Mega Dwi Anggraeni
BANDUNG, KabarKampus – Peringatan hari buruh sedunia di Bandung tidak hanya diwarnai oleh tuntutan upah layak dan penghapusan sistem kapitalis saja, tetapi juga kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri.
Tuntutan tersebut disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Bandung. Mereka menggelar aksi di depan gedung Sate Bandung , Kamis, (01/05/2014). Aksi ini digelar sebelum para buruh menggelar aksi memperingati Hari Buruh sedunia.
Dalam aksinya mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan “Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”.
Wenos, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Papua Bandung menyatakan, kebebasan rakyat Papua terbelenggu. Pembungkaman terhadap rakyat Papua terhadap ruang demokrasi semakin terlihat jelas. Hal tersebut dilakukan oleh aparat negara, yakni TNI dan Polri.
“Para aparat negara melarang adanya kebebasan berekspresi. Mereka menangkap dan menyiksa para aktivis pro kemerdekaan Papua,” cetusnya.
Bukan hanya itu, menurut Wenos, sampai saat ini Indonesia masih menunjukkan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan juga masih terus terjadi.
“Hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara Imperialis,” ujarnya.
Wenos mengungkapkan, dengan berbagai permasalahan tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua Bandung menuntut dan mendesak negara Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua.
Mereka juga menuntut penutup dan penghentian aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperalis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan lainnya di seluruh Tanah Papua.
“Kami menuntut Pemerintah RI untuk menarik seluruh anggota militernya, baik organik maupun non organik dari seluruh Tanah Papua, agar mereka juga menghentikan segela bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Rakyat Papua,” tegasnya.[]
