ABC AUSTRALIA NETWORK
Timor Leste akan memberhentikan semua hakim dan penasehat hukum asing, yang sekarang bekerja di dalam sistem peradilan di negeri tersebut.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat tertutup parlemen hari Jumat (24/10/2014) malam di Dili di tengah keprihatinan akan penanganan yang dilakukan badan peradilan mengenai perseteruan Timor Lester dengan perusahaan-perusahaan minyak yang sedang beroperasi di Laut Timor.
Perusahaan minyak seperti ConocoPhillips, menggugat pembayaran pajak $ 360 juta, dan di pengadilan Dili, keputusan mengenai hal ini tidak berpihak ke pemerintah Timor Leste.
Pemerintah mengkritik bagaimana jaksa menangani kasus ini dan mengatakan bahwa pengadilan tidak mengerti sistem perpajakan negeri tersebut.
“Ada beberapa masalah dalam keputusan yang sudah ada tidak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Joao Goncalves, mantan menteri pemerintah yang bekerja di kantor perdana menteri Xanana Gusmao.
Keputusan parlemen untuk memecat para hakim asing tidaklah didukung oleh semua pihak, dengan beberapa anggota parlemen dari partai oposisi, Fretilin memberikan suara menentang.
Mereka khawatir bahwa keputusan ini akan dilihat sebagai campur tangan terhadap sistem peradilan. Namun Goncalves mengatakan resolusi itu pantas dilakukan.
“Tentu saja, ini adalah hak pemerintah dan parlemen nasional untuk melakukannya.” kata Goncalves.
Sebagai negara yang masih muda dan berkembang, Timor Leste menggantungkan diri pada bantuan internasional dalam memantapkan sistem peradilan.
Namun resolusi parlemen sekarang mengatakan para hakim internasional ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas mereka, apalagi untuk melatih dan memperkuat kemampuan para petugas peradilan Timor Leste.
Pemerintah Timor Leste akan menghentikan kontrak mereka, baik para hakim dari negara yang berbahasa Portugis maupun penasehat internasional yang bekerja di komisi anti korupsi.
“Ya benar, semua hakim internasional dan penasehat dalam sistem peradilan, yang berarti pengadilan, kantor kejaksaaan dan semua yang bekerja di bidang peradilan.” kata Goncalves.
Dia mengatakan bahwa Timor Leste akan meminta pertolongan dari badan seperti Komisi Peradilan negara bagian New South Wales (Australia) untuk mengadit sistem peradilan. []
