ABC AUSTRALIA NETWORK
Australia akan membangun sebuah pusat deradikalisasi bagi warganya yang berpotensi terjebak ke dalam aksi terorisme. Programnya akan difokuskan pada intervensi dini bagi anak-anak muda sebelum mereka menjadi radikal.
Lembaga baru bernama Centre for Intervention and Countering Violent Extremism (CVE) ini nantinya akan bekerja sama dengan lembaga serupa di negara lain, termasuk lembaga riset enti terorisme Hedayah di Uni Emirat Arab.
Menurut pakar terorime dari Australian National University Dr Clarke Jones, selama ini ancaman dari individu dan dan kelompok radikal di Australia hanya dipandang sebelah mata.
“Tahun ini, akan menjadi tahun terorisme, dalam arti kemungkinan lebih sering terjadi serangan kecil-kecilan,” kata Dr Jones kepada ABC. Dr Jones merupakan salah seorang yang ditugasi membentuk CVE.
CVE akan fokus pada penanganan secara terpisah setiap individu yang diidentifikasi berisko besar mengalami radikalisasi. “Setiap individu ditangani tersendiri karena memang jalan menuju radikalisasi berbeda-beda,” ujarnya.
“Pusat ini akan melibatkan pekerja sosial, psikolog, mungkin ahli jiwa dalam kasus tertentu.”
Sejauh ini pihak Kepolisian Federal Australia (AFP) telah membatalkan lebih dari 80 paspor milik warga Australia dan melakukan sejumlah penggerebekan dalam upaya menyetop warga radikal pergi keluar negeri atau melakukan serangan di Australia sendiri.
Namun demikian, diketahui bahwa sejumlah warga Australia berhasil lolos dan bergabung dengan kelompok garis keras di Timur Tengah termasuk ISIS.
Pemerintah Australia menjanjikan dana 630 juta dolar bagi upaya memberantas terorisme di dalam negeri, serta 13,4 juta dolar yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kekerasan ektrimis.
Sementara itu sejumlah organisasi masyarakat Muslim menyatakan dana bagi aktivitas kelompok mereka tidak diperpanjang sejak tahun lalu.
Kuranda Seyit dari Forum on Australian-Islamic Relations mengatakan, pemerintah seharusnya berbuat lebih banyak lagi.
“Upaya pemerintah selama ini tidak menyentuh akar persoalan dalam menangani masalah radikalisasi,” kata Seyit. []
