MAKASSAR, KabarKampus – Upaya politik kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Senat Mahasiswa Teknik Universitas Hasanuddin (SMFT-UH) resah. Setelah melakukan kajian, mereka merencanakan untuk melepas tikus di sekitaran pantai Losari, Makassar pada 1 Maret 2015 mendatang.
Muhammad Rizky, Menteri Advokasi dan Politik SMFT-UH mengatakan, Senat Teknik Unhas akhirnya menyatakan sikap untuk menggelar sebuah gerakan kreatif dari mahasiswa teknik unhas untuk KPK. Drama politik yang terjadi ditingkat Nasional akhir-akhir ini membuat mereka merasa sangat resah dengan adanya upaya kriminalisasi pimpinan KPK.
“Hal tersebut kami nilai sebagai upaya untuk melemahkan fungsi KPK secara konstitusional dalam mengusut tuntas beberapa kasus-kasus besar yang melibatkan elit parpol” kata M. Rizki, Senin, (23/02/2015).
Rizky mengungkapkan, setelah kajian dan diskusi yang mereka lakukan di dalam kampus beberapa minggu lalu, akhirnya mereka memutuskan untuk menjawab persoalan yang ada dengan menggelar sebuah aksi kreatif di kota Makassar. Aksi tersebut mengusung tagline, “Gerakan Moral Mahasiswa untuk KPK”.
“Aksi ini akan digelar hari Minggu ini (1 Maret 2015) di sekitaran Pantai Losari dengan menurunkan massa kampus sebanyak ratusan mahasiswa Teknik Unhas menggunakan almamater kampus,” terang Rizky.
Ia menjelaskan, gerakan ini dikonsepkan secara kreatif agar bisa terekspose secara besar-besaran di media lokal maupun tingkat nasional. Mulai dari aksi jalan tutup mata, lepas tikus, doa bersama hingga upacara bendera akan kami laksanakan sebagai rangkaian aksi.
Selanjutnya Derry Perdana Munsil, Ketua Senat Mahasiswa Teknik Unhas menambahkan, sebagai mahasiswa, mereka ingin sampaikan pesan bahwa keberpihakan mereka pada objektifitas semata tanpa ada embel-embel kepentingan politis apapun di dalamnya. Oleh karena itu, ia sebagai Ketua Senat Mahasiswa Teknik Unhas berpihak penuh terhadap pemberantasan korupsi.
“Kami tidak mau negara ini malah phobia terhadap upaya perbaikan Negara dengan cara pelemahan KPK. Kegiatan ini sebagai bentuk kritikan masyarakat terhadap segala upaya terstruktur yang mengakibatkan pelemahan hingga penghancuran KPK,” jelas Derry.
Selain itu kata Derry, SMFT-UH mendesak Presiden Joko Widodo untuk tegas dan mengambil sikap yang pro terhadap pemberantasan korupsi di tengah gejolak antara Polri dan KPK. Mereka juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk tetap konsisten dalam memperkuat rezim antikorupsi di Indonesia.[]
