JAKARTA, KabarKampus – Pada tahun 2015 Indonesia akan dihadapkan pada tiga keadaan yaitu, liberalisasi, demokratisasi dan desentralisasi yang bersifat nasional. Ketiganya potensial menciptaakan masifitas korupsi bila tidak dikelola secara akuntabel.
“Pasar bebas bisa jadi ancaman Indonesia dalam konteks korupsi,” kata Bambang Widjojanto, mantan Wakil Pimpinan KPK dalam orasinya dalam acara SeniLawanKorupsi, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis malam, (05/03/2015).
Ia menuturkan, para koruptor akan bebas menempatkan asset dan kekayaan di luar Indonesia. Sehingga akan kian menyulitkan penegak hukum.
Kemudian jelas Bambang, pemilihan serentak di lebih dari 200 daerah juga akan menimbulkan potensi korupsi beasar-besaran. Indikasinya adalah dikeluarkannya izin pengelolaan dan eksploitasi SDA untuk mendapatkan “rente ekonomi politik” yang diduga dilakukan pejabat publik yang memiliki kewenangan publik atas pengaturan SDA.
Ancaman selanjutnya ungkap Bambang adalah akan terjadinya potensi peningkatan pemberian bantuan sosial dan hibah yang ditujukan dengan maksud dan kepentingan. “Belum lagi soal-soal yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan untuk desa dan pendanaan BPJS yang perlu terus ditingkatkan sistem akuntabilitasnya, karena dapat menciptakan masifitas “gotong royong” korupsi,” terang Bambang.[]
Sangat bermanfaat sob..