JAKARTA, Kabarkampus-Presiden Jokowi mengakui tak mencermati semua Perpres yang disodorkan oleh menteri. Termasuk lolosnya kenaikan tunjangan mobil untuk pejabat negara yang menembus angka 210,890 juta rupiah.
Reportase Kompas.com menulis setiap harinya Jokowi harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Hal itu membuat Jokowi, sebagai orang nomor satu negeri ini, mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen.
“Tidak semua saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” kata Jokowi setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (05/04/2015).
Dalam pernyataan resmi, Jokowi mengatakan Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.
Peraturan Jokowi melalui Presiden Presiden Nomor 39 Tahun 2015 mengesahkan Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sebesar Rp 210,890 juta. Uang muka untuk membeli kendaraan pejabat ini kemudian direspon sejumlah pengamat politik di tengah situasi ekonomi Indonesia yang terpuruk.
Bagaimana menurut kaka mahasiswa, bila seorang Presiden RI tidak mengetahui isi Perpres? []
