Oleh: Ismail Amin*
“Sekian kali kami datang kepadamu meminta kerja,
tetapi engkau menolaknya
lantaran kami tak punya ijazah.
Sekian kali pula kami terusir dari sekolah lantaran kami tak punya biaya.
Sekuat tenaga kami menjerit
meminta sesuap nasi,
tetapi kemanusiaanmu telah mati.
Sampai suatu hari
kami tak sudi meminta lagi.
Semua akan kami ambil sendiri !”.
(Kahlin Gibran, Lagu Gelombang)
Salah satu ukuran sebuah negara merdeka dan terlepas dari intervensi asing adalah mampu mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali. Dengan melihat realitas pendidikan di Indonesia saat ini kita bisa menarik kesimpulan apakah Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat 100 % atau hanyalah merupakan sebuah nation yang seolah-olah merdeka?
Pemerintah Hindia Belanda dengan Politik Etis nya memberikan peluang kepada warga pribumi untuk mengecap pendidikan. Hanya saja watak dari penjajah adalah menginginkan warga jajahannya tetap bodoh dan tidak mengetahui realitas sosial yang terjadi, tentu saja agar tidak ada yang mengamuk dan protes terhadap penjajahan dan penindasan. Pendidikan dimanipulisir, dibatasi sekedar pertransferan pengetahuan dari guru ke murid dan bukannya dijadikan medium (wadah) pencerdasan dan pencerahan kesadaran. Institusi pendidikan yang didirikan (sekolah dan perguruan tinggi) dengan niat mencetak pegawai-pegawai yang pro terhadap status quo sehingga dapat dijadikan sekrup mekanisme yang taat pada penjajah.
Dengan watak pendidikan seperti inilah yang membuat Penjajah membatasi akses pendidikan hanya pada kalangan borjuis dan kaum bangsawan. Sebab dari kalangan merekalah sangat kecil kemungkinan memimpikan sebuah perubahan, kemapanan telah melenakan mereka. Untung saja sistem pendidikan buatan kolonialis tidak hanya menghasilkan beo-beo perkutut tetapi juga (tentu saja di luar skenario Belanda) melahirkan jiwa-jiwa pemberontak (semacam Soekarno, Muh. Hatta, & Dr. Syahrir) yang kemudian hari menjadi pemimpin yang mendeklarasikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dari sinilah muncul idiom, “Pemberontak hari ini, adalah pemimpin masa depan.”
Sadar akan arti penting pendidikan, founding fathers negara ini mencantumkan persoalan pendidikan sebagai salah tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjelang 70 tahun Indonesia merdeka, sudah sejauh mana negara ini telah mencapai tujuannya? Sejauh mana usaha pemerintah agar semua rakyatnya dari kalangan manapun bisa mengakses dunia pendidikan? Kalau kita melihat realitas pendidikan saat ini, sebagaimana yang dikatakan Andreas Harefa hanya ada dua respon yang bisa kita berikan, menangis atau gila. Menangis sebab sistem pendidikan selama ini dalam faktanya banyak melahirkan air mata. Gila, sebab memikirkan pendidikan seolah mengurai benang kusut yang tak pernah kita temukan ujungnya. Pendidikan dikerdilkan dan ditujukan untuk mencetak orang-orang yang pro pada status quo, yang menghamba pada kekuasaan. Biaya pedidikan yang semakin melangit membatasi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk melakukan mobilisasi sosial, karenanya dunia pendidikan menjadi semacam dunia lain, yang sulit untuk mereka jamah.
Dengan realitas ini, tidak salah kalau segolongan kecil kaum intelektual menyatakan bahwa sesungguhnya Indonesia belum merdeka, toh apa bedanya dengan zaman penjajahan Belanda dulu yang membuka pintu-pintu sekolah dan perguruan tinggi mereka hanya untuk bangsa pribumi yang kaya dan dari kalangan bangsawan. Dan menjadikan pendidikan sebagai alat penjinak agar kaum terjajah tidak memberontak.
Usaha-usaha apapun yang menjadikan pendidikan mahal (sulit dijangkau kalangan tertentu) merupakan tindakan subversif dan pembangkangan terhadap konstitusi negara ini. Belum lagi kalau merujuk kepada cita ideal negara ini di dirikan. Siapapun dan mengatasnamakan apapun, Guru, Dosen, Dekan, Rektor, Menteri, Presiden sekalipun. Komersialisasi, privatisasi, swastanisasi adalah produk-produk kapitalisme yang dipaksakan masuk kedalam dunia pendidikan. Dan kita harus menyatakan perlawanan terhadap semua itu. Pendidikan mestinya murah dan harus murah (mudah diakses semua kalangan) dan menyingkirkan mereka yang tidak mampu hanya karena persoalan biaya adalah kejahatan dan tindakan kriminal, kriminal dalam arti seharfiah-harfiahnya sama halnya dengan membunuh, mencuri dan memperkosa.
Hakikat pendidikan sesungguhnya adalah perlawanan terhadap kebodohan, penindasan dan kesewenang-wenangan. Itulah yang dipahami pendiri negara ini tentang pendidikan. Lewat pendidikan mereka memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan dan melakukan pengabdian bagi sebanyak-banyaknya orang meski dengan itu harus menyiksa diri sendiri. Dan bukan paradigma pendidikan yang berlaku sekarang (oleh mereka yang seolah-olah pahlawan yang minta bayaran mahal untuk pengabdiannya) yang sarat dengan anasir materialisme, lewat pendidikan mari berjuang untuk hidup kita, untuk kaya, untuk kekuasaan dan untuk popularitas, meski dengan itu harus menindas dan menyiksa orang lain.
Merekalah yang melawan penindasan dan ketidak adilan, merekalah yang ikhlas bekerja untuk menghasilkan karya-karya kemanusiaan, merekalah yang berani mengorbankan apapun yang dia punya untuk kehidupan yang lebih baik adalah pewaris sah negara ini. Merekalah yang paling berhak mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan pendahulunya. Dan bukan mereka yang kerja sedikit namun menuntut banyak untuk diri mereka sendiri, bukan mereka yang bekerja untuk dihargai dan menceritakannya dimana-mana, dan bukan buat mereka yang menghalalkan segala cara meskipun merugikan orang lain untuk mendapatkan jaminan hidup di hari tua dengan mengharapkan gaji pensiun.
Negara ini bukan untuk mereka, karenanya kita punya kewajiban untuk merebut dan membersihkan negara ini dari sepah-sepah kekejian mereka. Negara ini untuk kaum intelektual dalam arti sebenar-benarnya (semoga termasuk kita)
Katakan tidak pada mereka yang menjadikan pendidikan sebagai komoditi, sebagai barang dagangan. Kalau kalian mengiyakan sama halnya kalian memperpanjang barisan perbudakan.
Tugas kita zaman ini kata Gie, memberantas kaum tua yang mengacau….[]
*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Internasional al Mostafa Republik Islam Iran.
