BANDUNG, KabarKampus – Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (P2KS) Unpad melakukan survei penilaian atas kinerja Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Survei yang dilakukan pada tanggal 15 – 31 Oktober 2015 ini didasarkan pada kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Dalam survei ini menyatakan, beberapa kota / kabupaten di Jawa Barat belum memiliki kinerja pemerintahan yang baik. Survei menilai enam aspek kinerja pemerintahan, yaitu infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, pelayanan dasar, anggaran, dan sumber daya aparatur.
Toni Toharudin, Ketua P2KS mengatakan, dari penilaian tersebut ada lima kota dengan indeks kepuasan responden tertinggi terhadap keseluruhan aspek. Kelima kota itu yaitu Sukabumi (100,00), Purwakarta (93,71), Tasikmalaya (91,12), Banjar (87,99), dan Bogor (87,69). Sedangkan kota dengan nilai indeks terendah yaitu Sumedang (10,08), Cianjur (15,21), Cimahi (32,98), Depok (37,27), dan Subang (45,17).
Sementara Kota Bandung menurut Dr. Toni, Bandung secara kuantitatif belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa aspek seperti renovasi pasar, peningkatan kesehatan, dan pendidikan belum disentuh dengan baik. Namun pada aspek kepemimpinan memiliki nilai tinggi yakni (3,67), sumber daya aparatur (3,25), dan anggaran (3,32).
Salah satu temuan yang menarik dalam survei ini adalah, faktor kepemimpinan yang dianggap popular oleh responden tidak serta merta menjamin kepuasan masyarakat. Salah satu kepala daerah yang dinilai popular adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Responden menilai, menilai kinerja pemerintahannya terkait aspek pelayanan dasar seperti peningkatan kesehatan dan pendidikan serta aspek infrastruktur seperti renovasi pasar belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.
Menanggapi temuan tersebut, Muradi, Ph.D., Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan lembaganya, kepala daerah yang populer seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya terbilang minim prestasi dalam hal pelayanan dasar, infrastruktur, sumber daya aparatur, dan penggunaan anggaran daerah. Kepopuleran dua kepala daerah itu terdongkrak lewat pola komunikasi mereka yang memanfaatkan media sosial sebagai komunikasi dengan publik.
“Media sosial boleh digunakan hanya untuk first impression, berikutnya tetap bekerja menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah. Jangan memanjakan dengan hanya menggunakan media sosial,” kata Muradi dalam diskusi “Ekspose Hasil survei kepemimpinan kepala Daerah di Jabar,” di Hotel Amaroosa, Bandung, Senin, (16/11/2015).
Sementara itu berdasarkan hasil survei ini juga, menilai banyak pemimpin daerah yang jarang muncul ke media namun memiliki nilai yang baik dibandingkan kota/kabupaten lainnya. Pemimpin tersebut menjadi bagian penting dalam kepuasan publik masyarakat.
Survei ini sendiri menggunakan desain two-ways stratification sampling. Strata pertama menggunakan 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Namun, pada pelaksanaannya hanya 26 Kota/Kabupaten yang dilakukan survei, sementara Kabupaten Pangandaran tidak diperbandingkan karena belum memiliki Kepala Daerah yang dipilih melalui Pilkada. Sementara strata kedua menggunakan 8 kelompok pekerjaan. Survei yang melibatkan 2.445 orang ini terdiri atas 48,6% responden laki-laki dan 51,4% responden perempuan, dengan tingkat pendidikan antara SMP hingga Sarjana, serta tingkat penghasilan per bulan di bawah Rp 1 juta hingga di atas Rp 3 juta.
“Survei ini juga untuk mengingatkan kepada mereka (pemimpin daerah) tentang capaian kinerjanya yang bisa dikomparasikan dengan kota/kabupaten lain,” kata Dr. Toni.[]
