YOGYAKARTA, KabarKampus – Gerakan anti korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja, melainkan perlu didukung kalangan perguruan tinggi. Hal ini karena perguruan tinggi merupakan tempat mencetak para lulusan yang nantinya akan menjadi pemimpin.
Hal ini disampaikan Agus Raharjo, Ketua KPK dalam acara Anti-Corruption Summit 2016 di UGM, di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (25/10/2016). Dalam kesempatan tersebut ia mengajak pimpinan universitas untuk menggelorakan dan mendorong mahasiswa dan dosen aktif menyuarakan aksi-aksi antikorupsi.
Menurut Agus, berdasarkan catatan KPK, sedikitnya ada 534 orang yang yang sudah masuk penjara, karena korupsi, termasuk 17 orang Gubernur. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar pimpinan kampus mendorong berdirinya pusat kajian antikorupsi di lingkungan kampus.
KPK juga mencatat saat ini sudah ada 28 pusat kajian antikorupsi di lingkungan kampus. Namun keberadaannnya tidak mendapat dukungan dari pimpinan universitas dan fakultas.
“Kami mendapat banyak laporan ada pusat kajian di kampusnya tidak diberikan tempat dan didiskriminasi,” terangnya.
Sementara itu, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Rektor UGM mengatakan, pihaknya menyambut baik gerakan antikorupsi yang dimulai dari lingkungan kampus untuk melakukan sinergisitas pusat kajian antikorupsi lintas perguruan tinggi. Baginya, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih massif dan berkelanjutan.
“Perguruan tinggi juga semestinya membiasakan budaya akuntabel, transparan dan mengikuti rel aturan yang ada tanpa memperpanjang proses birokrasi,” katanya.
Kegiatan Anti-Corruption Summit 2016 di UGM, di Grha Sabha Pramana UGM ini dibuka oleh Jusuf Kalla, Wapres RI dan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.[]
