Iman Herdiana
BANDUNG, KabarKampus-Demonstrasi besar-besaran Umat Islam yang menuntut hukuman bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad).
Organisasi alumni ini menyerukan dua poin pernyataan sikap, yakni pentingnya penegakan hukum dan menjaga perdamain. Poin pertama pernyataan sikap IKA Unpad adalah menuntut aparat hukum untuk menegakkan equality before the law.
“Tidak boleh ada seorang pun di negeri ini yang lebih besar dari aturan hukum dan konstitusi Indonesia,” kata juru bicara Bidang Pengkajian Ilmu dan Kebijakan Publik IKA Unpad, DR. Yusa Djuyandi, melalui siaran pers yang diterima Kabar Kampus, Jumat (04/10/2016).
Poin kedua, IKA Unpad menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan terjaganya kedamaian, ketenteraman, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Unpad juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Indonesia. “Persatuan Indonesia adalah anugerah yang telah menghantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Persatuan Indonesia pula yang akan menghantarkan Indonesia mencapai cita-cita nasional,” katanya.
Pihaknya melihat aksi 4 November 2016 sebagai akumulasi yang dipicu oleh statemen Gubernur DKI Jakarta yang diduga melakukan penistaan agama. Kasus ini, sambung dia, sudah dilaporkan ke kepolisian.
Namun banyak pihak menilai pengusutan kasus tersebut dianggap tidak jelas sehingga memicu keresahan sosial. Terlebih konstitusi menjamin equality before the law, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, termasuk Gubernur DKI Jakarta.
Di sisi lain, kata dia, aksi massa sejatinya merupakan hak yang dijamin konstitusi. Namun pelaksanaannya tentu harus sesuai peraturan, dilaksanakan dengan aman dan tertib, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. []
