JAKARTA, KabarKampus – BEM seluruh Indonesia mendatangi Zulkifli Hasan, ketua MPR RI di Gedung MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, (09/01/2016). Kedatangan sejumlah mahasiswa ini untuk menyampaikan jeritan rakyat terkait kenaikan harga-harga di awal tahun 2017.
Para mahasiswa ini menilai kenaikan harga seperti Tarif Dasar Listrik, BBM, STNK, BPKB, hingga harga cabai ini sebagai kado pahit mengawali tahun 2017. Apalagi kebijakan ini dibuat dengan koordinasi yang lemah dan membuat para pemangku kebijakan saling lempat tanggung jawab.
“Pemerintah dinilai main-main dalam mengelola negara padahal Indonesia bukan mainan,” ujar Bagus Tito Wibisono, Koordinator BEM SI.
Oleh karena itu Bagus mewakili BEM SI, meminta kepada ketua MPR untuk mengambil tindakan terhadap kegagalan pemerintah mengelola negara. Jika parlemen tidak mampu mengembalikan kebijakan kepada kedaultan rakyat, maka mahasiswa seluruh Indonesia akan menggelar parlemen jalanan sebagai basis pergerakan dalam rangka kontrol sosial dan mereformasi peradaban.
Menurut Bagus, isu kerakyatan bisa ini bisa menjadi bola panas yang digulirkan kepada rakyat. Hal ini menjadi tonggak gerakan mahasiswa untuk lebih militan.
“Mahasiswa dan rakyat sudah bergejolak, jika tidak ada itikad baik Pemerintah mensejahterakan rakyat maka kami mahasiswa dari Sabang sampai Merauke akan berjuang melalui parlemen jalanan,” tambah Bagus yang juga Ketua BEM UNJ ini.
Baginya, sudah saatnya Presiden harus melihat ini sebagai isu yang holistik bagi rakyat Indonesia. Bila Presiden lupa dengan kekuatan mahasiswa maka BEM Seluruh Indonesia akan menyatukan kekuatan melalui parlemen jalanan.
“Jangan salahkan bila reformasi jilid II meledak,” tutup Bagus.
Dalam kesempatan itu, BEM SI menuntut, ketua MPR RI mendesak pemerintah untu mencabut PP No. 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas penerimaan negara bukan pajak di Polri. Menolak kenaikan tarif dasar listrik Golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA.
“Jika pemerintah Jokowi JK tidak mampu mengembalikan kebijaka kepada kedaultan rakyat, maka kami mahasiswa mendesak DPR MPR agar digelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawabannya kepada presiden,” jelas Bagus.[]
