SOLO, KabarKampus – BEM Seluruh Indonesia mengajak seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia menggelar doa bersama dan aksi solidaritas di daerahnya masing-masing. Hal ini sebagai bentuk duka cita atas hilangnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan rakyatnya.
Wildan Wahyu Nugroho, Koordinator Pusat BEM SI mengatakan, hari ini Indonesia tengah berduka atas meninggalnya pejuang Kendeng yang menolak berdirinya pabrik semen di Rembang. Namun pemerintah tidak bergeming atas meninggalnya orang yang memperjuangkan hak petani di depan Istana Negara tersebut.
Tidak hanya menyatakan duka atas meninggalnya seorang pejuang Kendeng, Wildan yang mewakili BEM SI juga menyampaikan duka citanya karena Asing dan Aseng dibebaskan masuk ke dalam negeri bekerja. Bagi BEM SI Asing dan Aseng tersebut diangkat sebagai buruh kasar dengan gaji puluhan juta, sementara pekerja pribumi digusur.
“Hari ini, Indonesia tengah berduka ketika Tarif Dasar Listrik terus naik, dan Negara mengingkari rakyat sebagai individu yang wajib disejahterakan. Pukul rata, tak ada subsidi,” tambah Presiden BEM UNS Solo ini dalam keterangan persnya, Kamis, (23/03/2017).
Selanjutnya BEM SI juga menyoroti tidak adanya peran negara pada konflik ojek dan taksi pangkalan dengan ojek dan taksi online. Kemudian orang kaya kaya diampuni pajaknya dan yang miskin diperas habis-habisan untuk membayar pajak dan masih banyak lagi pembiaran yang dilakukan negara terhadap rakyatnya.
“Hilangnya Negara merupakan indikasi dan ancaman matinya hati nurani Pemerintah,” terang Wildan.
Bagi Wildan, hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran-pengingkaran yang terjadi pada sumpah dan tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejarahteraan rakyat Indonesia. Juga telah gagalnya Negara memberi rasa aman dan menjaga keutuhan Bangsa.
“Apabila Pemerintah serampangan dalam mengelola negara dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka hanya ada satu kata “Lawan!”, ungkap Wildan.
Selain mengajak untuk menggelar doa bersama, BEM SI juga, menuntut presiden RI untuk segera melakukan pencabutan izin lingkungan yg diterbitkan gubernur jateng No. 660.1/6 tahun 2017. Selain itu mereka juga menuntut Negara hadir sebagai solusi di setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia.
“Kami mengutuk keras sikap lempar tangan dan tanggung jawab oleh Pemerintah dan menuntut Negara hadir dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” kata Wildan.
Wildan menegaskan, apabila Negara tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan mengingkari hak-hak rakyat Indonesia, maka kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatan. Mereka juga mendesak Presiden dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegagalan dan kedzoliman dalam memimpin Republik Indonesia.[]
