BANDUNG, KabarKampus – Jawa Barat (Jabar) tidak lama lagi akan memasuki pesta demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 yang dibarengi pemilihan kepala daerah tingkat kota/kabupaten.
Sehingga suhu politik Jabar diprediksi memanas. Maka posisi para dai atau juru dakwah di Jabar dinilai memiliki peran penting dalam mendinginkan suhu politik itu.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di sela pengukuhan Pengurus Majelis Da’i Jawa Barat (MDJ) Periode 2017-2020 di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hikmah Sumbersari, Kabupaten Bandung.
Deddy meminta para da’i, alim ulama, kyai, ustadz khususnya jajaran pengurus dan anggota MDJ agar bersama-sama memelihara iklim demokrasi yang penuh kesejukan dan kedamaian di Jawa Barat.
“Dalam kaitan pilkada, saya berharap bagaimana para dai menciptakan suasana kondusif,” ungkap Deddy, melalui siaran pers yang diterima KabarKampus, Selasa (25/04/2017).
“Jangan sampai terjadi — soal pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, Juni (2018) nanti — mengakibatkan lunturnya atau rengganggnya silaturahim di antara kita,” tambahnya, di hadapan pengurus dan anggota MDJ yang dilantik Senin (24/04/17) itu.
Menurut hasil Sidang Pleno KPU, sambung dia, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 atau setelah Idul Fitri.
Beberapa tahapan Pilkada kemungkinan dimulai pada Ramadan, sehingga diperlukan sejumlah langkah antisipasi dan sikap toleransi yang tinggi dari semua pihak.
Pilkada serentak di Jawa Barat akan memilih 17 pasangan kepala daerah baru, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, enam pasangan wali kota dan wakil wali kota, 10 pasangan bupati dan wakil bupati.
Dengan konstelasi tersebut, kata Deddy, dapat dipastikan suhu politik meningkat. Para dai juga disarankan memperkuat materi dakwah untuk membangun kesadaran umat. Ia mencontohkan, materi dakwah bisa mengulas perlawanan terhadap hoax alias kabar palsu yang tidak menutup kemungkinan banyak beredar saat proses pilkada. []
