BANDUNG, KabarKampus – Meski video tentang Khilafah di kampus ITB beredar di media sosial dua tiga tahun lalu, pihak rektorat ITB masih akan menelusuri tentang video tersebut. Pihak ITB akan memberi sanksi kepada pihak yang terlibat bila hal tersebut dilakukan secara sistematik oleh Unit Kegiatan Mahasiswa di ITB.
“Sebenarnya itu dokumentasi individu, namun nanti kami akan membentuk tim pengkajian dan pengumpulan fakta-fakta. Jika itu memang dilakukan secara sistematik oleh UKM di ITB, maka kami akan proses,” kata Prof.Ir.Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc.,Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB dalam konferensi pers di Kampus ITB, Bandung, Senin, (03/07/2016).
Bila terbukti, kata Bermawi, mereka akan memberikan sanksi peringatan keras hingga Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut tidak diizinkan lagi. Namun fakta yang beredar saat ini mengindikasikan ke sana. Karena untuk sementara pendapat publik menyatakan demikian.
“Hasil sementara penelusuran kami dari video ada yang sudah lulus,” ungkapnya.
Salah satu video yang beredar adalah video dari Nuriza Wardi, mahasiswi jurusan Planologi ITB. Video ini diunggah di Youtube pada bulan September 2014. Dari video yang bertajuk “Dari ITB untuk Khilafah” tersebut, Nuriza yang juga aktif di Majelis Wali Amanat (MWA) ITB ini mengajak mengembalikan Khilafah Islamiah.
Selain video, sebuah foto yang kembali ramai dibicarakan adalah foto “Komunitas ITB Pendukung Khilafah”. Dalam foto tersebut sekelompok orang berfoto dengan spanduk bertuliskan “Komunitas ITB Pendukung Khilafah” dengan latar belakang pintu gerbang ITB.
Menurut Bermawi, mereka juga akan membuat tim untuk menulusuri foto tersebut. Upaya preventif juga sudah mereka lakukan. Salah satunya adalah memanggil pengurus dari komunitas yang ada di foto tersebut.
“Dari foto komunitas ITB itu ada yang sudah tidak pantas jadi mahasiswa. Kelihatannya mereka alumni. Namun ada juga yang masih aktif sebagai mahasiswa. Lepas dari itu semua kami akan buat tim,” kata Bermawi.
Penyikapan terhadap beredarnya video tiga tahun lalu tersebut, sebagai bentuk klarifikasi ITB terkait pemberitaan dan isu di media sosial. Mereka menyatakan melarang organsisasi mendukung khilafah tersebut ada di kampus ITB.[]
