KUDUS, KabarKampus – Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kabupaten Kudus mendorong pemerintah kabupaten dan legislatif melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Penanggulangan Risiko Bencana. Perda ini nantinya sebagai payung hukum dalam penanggulangan bencana di Kabupaten kudus yang setiap tahun sering terjadi banjir.
“Hampir setiap tahun Kabupaten Kudus mengalami bencana sehingga perlu memiliki kebijakan (regulasi) sebagai payung yang jelas menangani bencana,”ujar H. Sarmanto Hasyim, ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kudus di kantor GP Ansor Jalan Pramuka, Kudus, Selasa (06/02/2018).
Ia menjelaskan, pentingnya perda ini supaya penanganan bencana secara tepat dan dapat menghindari adanya penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, tidak adanya sistem dan regulasi penanganan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan.
Sarmanto juga mengusulkan, agar program pembangunan Kabupaten Kudus mestinya memberi perhatian pada dampak risiko bencana. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Kudus memiliki sistem penanggulangan bencana, sebagai upaya memberikan keamanan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Karenanya, GP. Ansor dan Banser mendorong agar Kabupaten Kudus segera memiki Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan bencana,’’ ungkap Sarmanto.
Saat ini ratusan anggota Banser dan relawan LPBI NU Kudus melakukan kerja bakti di desa yang terkena banjir semalam. Mereka menyebar di beberapa titik desa wilayah kecamatan Mejobo, Kecamatan Bae,Kecamatan Jekulo, Jati, kecamatan Dawe dan Kecamatan Kota membersihkan puing-puing sampah dan di jalanan ataupun rumah warga.[]
Kontak Person Ketua PC GP ANsor Kudus H. Sarmanto
HP/WA 08122551470
