BANDUNG, KabarKampus – Golongan Putih atau Golput berpotensi menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Potensi tersebut muncul sebagai akibat dari reaksi publik yang menilai kualitas demokrasi di Indonesia semakin buruk.
Hal ini disampaikan Bilven Sandalista dalam diskusi “Jalan Panas Politik Mahasiswa di Pilpres 2019” di Kampus UIN Bandung, Kamis, (21/03/2019) kemarin. Diskusi ini digelar oleh Lembaga Pengkajian Kesilaman LPIK) UIN Bandung.
Menurut Bilven, dengan modal angka Golput sebesar 30,42 persen pada Pilpres 2014 silam, ditambah kandidat yang tersedia masih itu-itu lagi dan relatif sama saja, Golput berpotensi menang dalam Pemilu kali ini. Belum lagi ruang publik menjelang Pemilu bakal dipenuhi oleh kampanye remeh temeh, penuh hoax, dangkal dan tanpa subtansi.
Meskipun banyak yang menakut-nakuti, Golput bisa membuat yang terburuk berkuasa, terang Bilven, tapi politik ketakutan untuk memenangkan salah satu calon, sudah tidak relevan. Sementara dokrin “the lesser of two evils” juga sudah tidak berlaku lagi.
“Sebab dua calon yang ada sama buruknya. Siapun yang menang, rakyat tetap kalah,” kata Bilven yang merupakan editor Penerbit Buku Ultimus ini di hadapan mahasiswa UIN Bandung.
Alasan lain yang bakal membuat angka Golput makin menjadi adalah Jokowi dianggap mengecewakan oleh pendukungnya. Menurut Bilven, ketika rakyat pada Pilpres 2014 dihadapkan dengan pilihan Jokowi yang belum memiliki dosa politik dan Prabowo yang memiliki catatan kejahatan HAM, banyak orang memilih Jokowi.
Ketika itu, ungkapnya, orang yang Golput seumur hidup turun gunung untuk menghadang Prabowo. Mereka turun dengan harapan Jokowi mampu mengakomodasi agenda-agenda progresif, visi-misi nawacita, serta semangat Trisakti dan Revolusi Mental.
“Tapi harapan itu sudah mulai memudar sejak Jokowi membentuk kabinet pertamanya,” terang Bilven.
Jokowi, kata mantan Aktivis 98 ini, mengingkari janjinya yang akan mengisi kabinet dengan orang-orang professional, serta tidak akan membagi-bagi kursi kepada partai politik. Namun janji itu bertolak belakang, Jokowi justru bagi-bagi jatah kursi kepada partai politik dan memilih sosok Wiranto, sebagai Menko Polhukam, sosok dibalik pelanggaran HAM Berat di Indonesia.
Belum lagi tambah Bilven, kriminalisasi sektor agraria di era Jokowi terus meluas. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada masa Jokowi, konflik tanah meningkat tajam.
Data KPA menyebutkan, selama kepemimpinan Jokowi hingga 2018, terjadi 1.769 konflik agraria, sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria. Sementara 546 diantaranya dianiaya, 51 orang tertembak, dan 940 orang dikriminalisasi.
“Dibanding era SBY selama 10 tahun ada sekitar 987 kasus atau nyaris 100 kasus per tahun. Maka konflik agraria di era Jokowi meningkat 4,5 kali lipat dibanding era SBY,” ungkapnya.
Selain itu, kata Bilven, Jokowi dianggap gagal penuhi janji kepada masyarakat adat, kebijakannya juga merugikan buruh, serta Jokowi gagal menjaga kedaulatan pangan. Kemudian mereka juga menganggap Jokowi telah ingkar janji terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan gagal melindungi minoritas, serta mereka kecewa ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.
Prabowo bukan pilihan
Sementara itu menurut Bilven, Prabowo bukanlah pilihan, karena rekam jejaknya pada kasus pelanggaran HAM. Prabowo memiliki catatan penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998.
“Mendukung Prabowo berarti mendukung bagian dari dinasti Orde Baru Suharto. Saat orde baru berkuasa, militer sepenuhnya memegang kendali di Indonesia. Berbagai peristiwa kekerasan yang dimotori militer menjadi bagian dari sejarah pahit yang tidak bisa dihapus.
Kemungkinan Suara Golput pada Pilpres 2019
Bilven menjelaskan, pada pemilu 2019, KPU telah menetapkan jumlah pemilih yaitu 192.828.520 orang. Jika tren Golput sama dengan Pemilu sebelumnya, ia memperkirakan ada sekitar 60 juta pemilih yang tidak akan memilih. Namun jika tren itu naik menjadi 40 persen, dipastikan suara Golput akan lebih besar dari perolehan suara masing masing capres.
“Angkat Golput 40 persen setara dengan 77.131.408 suara. Artinya kedua Capres hanya memperebutkan 115 juta suara dengan survey yang menyebutkan selisihnya tidak akan besar,” terang Bilvien.
Namun Bilven mencatat, menjelang Pilpres pada 17 April mendatang, sejumlah organiasasi masyarakat telah melakukan deklarasi Golput. Mereka diantaranya adalah deklarasi kelompok milenial Golput, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga menyerukan Golput, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) menyatakan tidak mendukung Capres manapun. Begitu juga dengan sejumlah organisasi yang menggeluti isu Papua, Aktivis masyarakat Sipil seperti Kontras, LBH dan sebagainya.[]
