Peta rencana pembangunan jalan alternatif Subang-Bandung.
BANDUNG, KabarKampus – Rencana pembangunan jalan altenatif dari Subang hingga Bandung mendapat protes dari warga. Salah satunya dari Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat.
Mereka menilai pembangunan jalan alternatif tersebut dapat merusakan kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam. Kawasan yang terkena dampak diantaranya, Tangkuban Parahu, Burangrang, Kawasan Lindung Perhutani Bandung Utara dan Lahan Lindung Milik Perkebunan PTPN VIII Ciater.
Pembangunan Jalan Alternatif Subang – Bandung bakal dibangun Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan jarak sepanjang 7,924. Proses pembangunan bakal dimulai di Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.
Dedi Kurniawan, Ketua BP FK3I mengatakan, pembangunan jalan alternatif tersebut jelas akan merusak tatanan fungsi kawasan yang berfungsi secara ekologi. Kerusakan tersebut pasti terjadi dan dapat mengakibatkan hilangnya daya tangkap air, terganggunya populasi ekosistem habitat sekitar kawasan, serta dampak turunan lainnya yang akan muncul.
“Indikasi tersebut membuat kami FK3I Jabar merasa kebijakan pembangunan infrastruktur yang ada tidak memperhatikan kepentingan dan keseimabangan lingkungan,” terang Dedi, Selasa, (22/10/2019).
Selain itu juga bagi Dedi, pembangunan jalan tersebut juga bukan serta merta untuk kepentingan tranportasi sosial masyarakat Subang, akan tetapi lebih mengedepankan kepentingan para wisatawan dan pelancong. Mereka adalah orang yang tidak akan merasakan langsung dampak lingkungannya.
Oleh karena itu FK3I JABAR meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan kegiatan pembangunan yang berlangsung. Kepada DPRD provinsi Jawa Barat khususnya Komisi IV meninjau kokasi dan mempertemukan mereka dengan pihak terkait.
Kepada BBKSDA Jawa Barat, Perhutani Bandung Utara, PTPN VIII Ciater, ATR BPN serta BPBD subang, FK3I juga meminta untuk turut memperhatikan dampak yang akan terjadi. Sementara kepada FPRB Jawa Barat dan Pegiat Lingkungan lainnya untuk juga turut memetakan potensi untung rugi dibangunnya Jalan alternatif tersebut.
“Kami mendesak pihak terkait agar segera memberikan pejelasan terkait pembangunan tersebut. Kami tetap berupaya agar Pembangunan yang ada tidak didasari kepentingan sekelompok orang melainkan harus berdasar atas keinginan dan harapan masyarakat sekitar,” tutup Dedi.[]
