Oleh : Daniel Ananda Pradipta
Pada 6 Desember 2017, Presiden Donald Trump memutuskan secara resmi mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, pada saat yang sama juga memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Tentu saja keputusan tersebut bertolak belakang dengan komitmen AS sebelumnya, yakni untuk tidak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel sampai adanya persetujuan damai antara Israel dan Palestina. Banyak yang menduga, keputusan Trump menyangkut pengakuan Jerusalem yang kontroversial itu merupakan upaya balas jasa terhadap Sheldon Adelson, salah satu donatur terbesar kampanye kepresidenannya pada 2016, yakni sebesar 82 juta dolar.
Namun, secara keseluruhan peristiwa pengakuan Jerusalem tersebut hanyalah bagian kecil dari dinamika hubungan erat antara AS dan Israel, yang berdasarkan adanya kepentingan bersama. Kesamaan ini dapat dilihat dari status kedua negara yang berpegang teguh kepada prinsip demokrasi ala barat, komitmen dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah, terutama dari ancaman terorisme dan banyaknya masyarakat keturunan Yahudi yang menetap di kedua negara tersebut.
Hubungan erat kedua negara di berbagai bidang bahkan telah terjalin sejak lama terutama karena AS adalah negara pertama yang mengakui keberadaan Israel, yakni sesaat setelah kemerdekaannya pada 1948. Selain itu, Israel per tahunnya juga menerima bantuan militer dari AS sebesar $3,3 miliar, dan tambahan 500 juta dolar untuk menjalani kerja sama senjata rudal, latihan militer bersama, serta pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas antar negara.
Peran Lobi Israel
Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin Israel yang notabene salah satu negara Timur Tengah dengan wilayah dan penduduk yang relatif kecil bisa punya “hubungan istimewa” dengan AS, sang negara adidaya? Apakah betul hubungan erat tersebut terjalin semata karena adanya “kepentingan bersama” ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi?
Salah satu faktor yang punya pengaruh kuat, namun jarang diangkat ke permukaan, adalah upaya yang dilakukan berbagai organisasi yang disebut sebagai “Lobi Israel” (“Israel Lobby”). Organisasi ini, yang umumnya berpusat di Washington DC, bertujuan untuk memastikan agar pemerintah AS selalu menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Israel/pro-Zionis, khususnya di Timur Tengah. Selain itu, lewat berbagai cara organisasi Lobi Israel mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri AS agar melindungi Israel dari berbagai macam kecaman resolusi PBB, yang sangat mengancam reputasinya.
Secara definitif, organisasi lobi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertujuan untuk mengupayakan tercapainya kepentingan kelompoknya pada proses pembuatan kebijakan sebuah negara. Organisasi ini sendiri bukan badan resmi pemerintah Israel. Kebanyakan orang yang tergabung dalam Lobi Israel merupakan bagian dari diaspora Israel, termasuk diantaranya tokoh masyarakat keturunan Yahudi di AS yang berpengaruh. Mereka memastikan agar diberi akses yang seluas-luasnya ke berbagai institusi terkuat AS mulai dari pemerintahan hingga organisasi kemasyarakatan, dan terutama media massa. Alasannya jelas, agar mudah mengendalikan naratif publik AS mengenai Israel.
Praktik Lobi Israel di AS
Namun, dari kebanyakan organisasi “Lobi Israel” di AS, AIPAC-lah yang memiliki peran paling besar. Sama seperti organisasi lobi lainnya, AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee), didirikan atas dasar untuk mempertahankan hegemoni regional Israel di Timur Tengah, dan juga memastikan dukungan kuat AS terhadap Israel. Dalam hal ini, AIPAC hanya mendukung “One State Solution”, dimana wilayah Israel yang dimaksud turut mencaplok seluruh Palestina.
Selain itu, AIPAC juga melancarkan kampanye yang mendorong agar AS berperang melawan Iran sejak negara tersebut menjadi ancaman eksistensial bagi Israel. Berbagai alasan Iran dinyatakan sebagai ancaman, antara lain sikapnya yang anti-zionis, yakni sama sekali tidak mengakui eksistensi Israel, karena ingin mendukung kedaulatan Palestina secara penuh. Sikap tersebut mulai pada 1979, ketika Ayatollah Khomeini mulai bertahta.
Selain itu, Iran bahkan memberi dukungan finansial terhadap para kelompok militan anti-Israel seperti Hezbollah atau Hamas, termasuk untuk program pengembangan senjata nuklir, yang dikhawatirkan dapat mengancam kota-kota penting di Israel seperti Tel Aviv atau Haifa. Lebih jauh lagi, lobi AIPAC juga turut menyensor segala macam kritikan terhadap pelanggaran HAM Israel di Palestina, seperti dalam kasus pembangunan pemukiman illegal di Tepi Barat ataupun kekerasan aparatur terhadap masyarakat setempat. Para korban penyensoran tersebut biasanya akan dicap sebagai “antisemit.”
Lucunya, Israel yang selalu berteriak mengenai ‘ancaman nuklir’ Iran, justru merupakan satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah, yakni tersedia 90 pasokan senjata. mangkrak sejak 2015 oleh karena adanya perjanjian Iran Nuclear Deal atau dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Perjanjian yang diprakarsai oleh AS, Uni Eropa, Rusia, dan China tersebut melarang Iran untuk melakukan pengayaan uranium, yang merupakan bahan dasar senjata nuklir. Larangan tersebut merupakan bagian dari imbalan pencabutan sanksi ekonomi oleh AS, yang telah menyebabkan resesi berkepanjangan di Iran.
*Penulis adalah mahasiswa Hubungan Internasional Unpar dan anggota Geostrategy Study Club
