KabarKampus – Kebijakan kenaikan harga BBM memicu ledakan reaksi penolakan di sejumlah daerah. Sejumlah mahasiswa telah turun ke jalan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mahasiswa lainnya, merencanakan aksi besar-besaran. Para buruh pun tak mau ketinggalan berencana turun ke jalan.
Seperti diketahui, Sabtu (03/09/2022) pekan kemarin, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menyampaikan pengumuman kenaikan BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Lalu harga solar subsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga pertamax (nonsubsidi) pun mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Mahasiswa berpendapat, kenaikan BBM menyengsarakan rakyat kecil. Kenaikan komoditas pokok ini otomatis akan diikuti naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya unjuk rasa, penolakan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah juga marak di media sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melalui akun Instagram bem_si menyatakan bahwa kenaikan BBM subsidi ini membuat Indonesia Gawat Darurat.
“Tepat pada tanggal 3 September 2022 pukul 14:30 WIB. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang berpotensi sangat menyusahkan rakyat. Pemerintah dengan percaya diri menaikan harga BBM bersubsidi di tengah penolakan yang masif dari berbagai elemen masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga dilakukan di permulaan pulihnya ekonomi masyarakat Indonesia setelah selama dua tahun dihantam pandemi. Keputusan Pemerintah sangat tidak bijak, terlebih masih ada solusi lain yang masih bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan negeri,” demikian pernyataan BEM SI, dikutip Minggu (4/9/2022).
Bagi BEM SI, keputusan pemerintah yang tidak prorakyat ini harus dilawan. “Hanya ada satu kata, LAWAN!” lanjut BEM SI.
Pernyataan sikap BEM SI tersebut dilengkapi dengan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Di bagian mata Jokowi ditutup dengan tulisan atau tagar BBM Naik Rakyat Tercekik. Lalu pada bagian mata Puan Maharani ditulis tagar Dewan Pengkhianat Rakyat.
BEM SI merupakan akun yang kerap mengritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada wong cilik. Akun Official Account Aliansi BEM Seluruh Indonesia ini memiliki 215 ribu pengikut.
Pernyataan serupa dilontarkan akun Instagram Keluarga Mahasiswa Unpad (BEM Unpad). Departemen Propaganda dan Aksi, Bidang Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik, BEM Kema Unpad menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM subsidi telah memicu kegundahan masyarakat.
“Bertambah mahalnya harga BBM tersebut mengakibatkan rakyat kian kesulitan, terutama rakyat biasa yang tentu merasa tercekik atas lonjakan harga BBM ini. Pemerintah seenaknya menaikkan harga, sedangkan masyarakat justru kelimpungan. Lagi dan lagi, pemerintah mengambil keputusan sendiri, padahal yang dirugikan tentu masyarakat,” demikian pernyataan BEM Unpad.
Sementara itu, aksi mahasiswa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para buruh juga berencana menggelar aksi besar-besaran.
Dalih Pemerintah
Pemerintah beralasan kenaikan BBM subsidi dilakukan untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Presiden Jokowi menyatakan, selama ini lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
“Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Presiden, dalam siaran persnya.
Alasan lainnya, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah lonjakan harga global. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.
“Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” ujar Presiden.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.
“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” kata Jokowi.
Penulis: Leo Fajar
