Di kampus tak kalah rumitnya, dosen-dosen yang seharusnya bisa fokus mengajar malah dibebani berbagai tuntutan administrasi. Beberapa waktu lalu 37 dosen, guru besar, dan beberapa Rektor membuat petisi online menuntut pemerintah mengaudit banyak aplikasi yang dipaksakan Dikti. Sarjana yang dihasilkanpun tidak sedikit yang malah jadi pengangguran.
Akhirnya kalau kita lihat postur anggaran pendidikanpun jauh realisasinya dari mandat reformasi yang tertuang dalam konstitusi di mana 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Kenyataannya anggaran pendidikan banyak terserap oleh belasan lembaga dan kementerian lainnya di luar Kemendikbudristek selain sebagian besar ditransfer ke daerah. Untuk daerahpun ternyata hasil evaluasi komisi X DPR RI rata-rata hanya 8-9 % dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan. Dan tak kalah pentingnya Pancasila selama ini belum menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan kita.
Menyikapi situasi pendidikan nasional secara keseluruhan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang perlu di hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 melakukan Aksi Simpatik dan Edukatif menyuarakan REVOLUSI PENDIDIKAN NASIONAL di depan gedung Kemendikbudristek, jalan Sudirman, Jakarta.
Berikut 15 Tuntutan yang disuarakan PSI untuk REVOLUSI PENDIDIKAN NASIONAL:
1. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di Indonesia yang jumlahnya mencapai 50% lebih.
2. Bangun SMP dan SMA/SMK baru yang selama ini jumlahnya hanya 1/3 SD.
3. Jamin kesejahteraan guru, termasuk guru PPPK dan guru honorer. Minmal digaji di atas UMK (Upah Minimum Kota).
4. Pastikan Anak Putus Sekolah dapat melanjutkan pendidikan.
5. Jadikan wajib belajar menjadi 12 tahun.
6. Evaluasi sistem zonasi, sampai ada pemerataan fasilitas pendidikan.
7. Basmi 3 Dosa Besar Pendidikan: intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual.
8. Jaminan pendidikan untuk anak disabilitas, berkebutuhan khusus, dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Majukan ilmu pengetahuan & teknologi.
10. Bebaskan guru dan dosen dari beban administrasi.
11. Kuliah gratis bagi mahasiswa S1.
12. Jaminan lapangan kerja untuk sarjana.
13. Hapuskan pungutan-pungutan pendidikan selama masa wajib belajar anak.
14. Realisasi sepenuhnya anggaran 20% APBN dan APBD untuk Pendidikan!
15. Pastikan Pancasila jadi mazhab pendidikan nasional.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
