
Sekjen Geostrategy Study Club (GSC) Indonesia, Furqan AMC merespon pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (14/6) yang menyatakan Belanda sepenuhnya dan tanpa syarat mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
“Kita perlu apresiasi pengakuan tersebut sebagai langkah maju. Namun tidak akan ada artinya jika kejahatan perang Belanda yang melakukan agresi militer terhadap negara berdaulat Indonesia tidak diadili. Selain itu, Belanda juga harus mengembalikan 4,5 miliar Gulden kepada Indonesia, uang tebusan yang dipaksakan oleh Belanda kepada delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai syarat pengakuan kedaulatan Indonesia,” ungkap Furqan AMC, Sekjen GSC Indonesia pada KabarKampus (17/6/2023).
Lebih lanjut Furqan menjelaskan, “Sungguh irasional Indonesia korban agresi militer Belanda, dipaksa bayar biaya agresi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia sebesar 4,5 miliar gulden. Angka itu bahkan lebih besar dari bantuan marshal plan yang diterima Belanda pasca perang dunia kedua sebesar 3,5 miliar Gulden.”
“Malangnya, pemerintah Indonesia mau pula membayarnya dan baru lunas tahun 2003 pada masa pemerintahan Megawati. Pada tahun 1956 Soekarno sempat mogok bayar (sisanya 650 juta Gulden) walau sudah mencicil 82% sebelumnya,” jelas Furqan.
Menurut Furqan, tidak hanya dipaksa bayar tebusan 4,5 miliar gulden, Belanda memaksa Indonesia melalui KMB untuk mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di Indonesia dan memaksa Indonesia mematuhi ketentuan IMF dalam mengelola perekonomian Indonesia.
“Revolusi Indonesia dirampok di meja perundingan.” tegas Furqan.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>







Ironis, perjuangan kemerdekaan kita malah harus ditebus mahal di meja perundingan. Semoga sejarah kelam ini jadi pelajaran bagi kita semua.
Tidak dapat dibenarkan sama sekali tentang penjajahan. Bila melihat kilas balik sejarah bangsa Indonesia penjajah mengeluarkan banyak cara untuk memperdaya bangsa Indonesia. Sangat tidak logis apabila Indonesia disuruh banyar denda yang harus banyar lunas sebenarnya adalah penjajah Belanda. Belanda seharusnya membayar tuntas biaya dan kerugian bangsa Indonesia karena dia yang mengambil SDA dan hal lainnya dari Indonesia. Memang begitu kalau berdiskusi dan meminta pertimbangan pada bangsa penjajah, ada propaganda dan penipuan secara nyata. Maka hal yang paling tepat adalah mengusir penjajah dan tidak berkompromi dengannya. Lawan dan pergerakan sistematis adalah kuncinya. Satukan tekat dengan pergerakan ilmiah tanpa batas pada penindasan.
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menunjukkan diplomasi yang lebih baik, dengan cara perbaikan good governance yang baik, misalnya menjadi negara tidak ada korupsi (zero corruption), pemusatan seni-budaya sebagai fondasi masa depan pembangunan, bukan hanya sebatas gimmick tarian daerah pada pembukaan event, dan menjadi negara yang mengedepankan hak-hak asasi manusia, termasuk berani meminta maaf untuk tragedi 1965 dan 1998. Apabila itu semua sudah terwujud, maka negara-negara lain akan lebih menghormati Indonesia dan Indonesia pasti menjadi salah satu negara superpower di dunia ini.
Freeee Palestine
Artikel ini menyuguhkan sudut pandang yang tajam dan kritis tentang bagaimana revolusi kemerdekaan Indonesia pada akhirnya tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, melainkan dikompromikan lewat jalur diplomasi yang melemahkan hasil perjuangan di medan tempur. Pernyataan bahwa “revolusi dirampok di meja perundingan” sangat menggugah, karena mengingatkan kita bahwa perjuangan fisik rakyat yang berdarah-darah kerap dikalahkan oleh kepentingan politik elite. Ini menjadi refleksi penting bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi tentang kedaulatan rakyat yang utuh—baik secara politik, ekonomi, maupun budaya.
Kenyataannya menyakitkan: hasil perjuangan rakyat diambil alih dan dipreteli lewat perundingan elit. Seolah revolusi dimulai di jalanan, tapi diakhiri di ruang rapat penuh kepentingan. Ini panggilan bagi kita untuk tak lagi pasif—agar sejarah tak hanya jadi narasi manis, tapi benar-benar mendorong perubahan yang adil bagi seluruh rakyat.
kemerdekaan tidak selalu bebas dari kompromi. Kita harus terus mengkritisi dan mengingat bagian-bagian sejarah seperti ini agar tidak terulang.
Ini sangat penting untuk membuka diskusi kritis tentang sejarah diplomasi Indonesia-Belanda. Fakta bahwa Indonesia harus membayar “uang tebusan” kepada negara penjajah sebagai syarat pengakuan kedaulatan adalah ironi sejarah yang patut dikritisi. Selain itu, tekanan untuk mempertahankan perusahaan asing dan mengikuti ketentuan IMF memperlihatkan bahwa kemerdekaan politik tidak serta-merta diikuti oleh kemerdekaan ekonomi.
Diskursus seperti ini penting agar generasi sekarang memahami bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan panjang yang tidak hanya diwarnai heroisme, tetapi juga kompromi dan tekanan di meja perundingan.
”Sungguh irasional Indonesia korban agresi militer Belanda, dipaksa bayar biaya agresi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia sebesar 4,5 miliar gulden”. Semoga sejarah kelam seperti ini tidak terulang kembali.
#FreePalestine
“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati.” (HR Bukhari dan Muslim).
“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim)
tapi, memang kenyataannya Indonesia merdeka selalu bangak kontroversial. jadi kita memang harus sadari bahwa kemerdekaan Indonesia sekarang tidak luput bahwa itu juga hasil dari penjajahan belanda. bahkan, penjajahan komunis dulu yang bisa membawa kita kepada ilmu dan teknologi yang sekarang
menyoroti sisi lain dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang sering luput dari narasi arus utama bahwa perundingan dengan Belanda, yang tampaknya diplomatis, pada hakikatnya adalah strategi licik untuk menahan laju revolusi dan meredam semangat kemerdekaan sejati. Menyebut Belanda sebagai “maling di rumah sendiri” bukanlah sekadar retorika, tapi cermin dari kekecewaan terhadap kompromi politik yang dianggap mengabaikan semangat perjuangan rakyat di lapangan.
Revolusi Indonesia dirampok di meja perundingan mencerminkan kekecewaan karena hasil perjuangan rakyat yang berdarah-darah justru dikompromikan lewat perundingan, seperti Linggarjati, Renville, dan KMB. Meski Indonesia merdeka, Belanda masih banyak diuntungkan, dan kedaulatan yang diperoleh pun dibatasi dengan syarat-syarat yang merugikan bangsa
Di konoha orang2 yang ada kepentingan yg selalu mengambil alih perjuangan rakyat.
Revolusi negara kita sudah dirusak oleh kaum kapitalis. Buktinya ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestine ada-ada saja kelakuan oknum pejabat kita yang mau sistem di Palestine adalah two state. Padahal secara tidak langsung itu mengakui rezim zionis sebagai penguasa resmi. Kita harusnya belajar dari tragedi masa lalu dengan bertekad meminta maaf pada para korban dan meluruskan sejarah yang dipelintir penguasa.
Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan diplomatik harus tetap berpihak pada aspirasi rakyat dan tidak mengkhianati semangat kemerdekaan.
Artikel ini menyuguhkan sudut pandang yang tajam dan kritis tentang bagaimana revolusi kemerdekaan Indonesia pada akhirnya tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, melainkan dikompromikan lewat jalur diplomasi yang melemahkan hasil perjuangan di medan tempur. Pernyataan bahwa “revolusi dirampok di meja perundingan” sangat menggugah, karena mengingatkan kita bahwa perjuangan fisik rakyat yang berdarah-darah kerap dikalahkan oleh kepentingan politik elite. Ini menjadi refleksi penting bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi tentang kedaulatan rakyat yang utuh—baik secara politik, ekonomi, maupun budaya.
4,5 miliyar gulden nilai yang begitu fantastis, nominal itu lebih pantas diberikan untuk Palestina ketimbang diberikan pada penjajah yang memaksa pemerintah indonesia untuk membayar biaya agresi yang nyatanya dilakukan oleh penjajah itu sendiri,,,, astagfirullah!!!
Revolusi adalah proses, bukan hanya kemenangan militer
Menurut sejarawan Manuel Kaisiepo, revolusi Indonesia yang sejati baru lengkap setelah melalui KMB–Konferensi Meja Bundar, ketika tatanan politik belum tergantikan oleh monopoli asing atau struktur feodal yang ditinggalkan
kehilangan momentum perjuangan
Banyak pihak menilai bahwa beberapa tokoh—seperti Amir, Hatta, Syahrir—telah mengorbankan prinsip utama demi stabilitas politik atau legitimasi internasional.
Musyawarah ala “republik dalam republik” (Masyumi, PNI, PKI, Komunis) juga menciptakan dinamika rumit yang akhirnya memecah elemen kekuatan nasional
Dari diskusi di forum seperti Reddit, banyak menganggap diplomasi penting. Namun, ada juga komentar kritis bahwa kekuatan politik dan militer dalam negeri justru dipreteli:
Berlaku di mana pun dan kapan pun…, sayangnya tidak pernah dijalankan di mana pun dan
Selain itu, pengalaman sejarah seperti “backstabbing” di depan publik (“guilotine”) menunjukkan revolusi sejati sering dibayang-bayangi intrik internal
Pikir pikir ada kesamaan ya antara perjuangan Palestina menggapai kemerdekaan dengan pengalaman bangsa kita. Temanya masih sekitar upaya perlawanan fisik dan diplomasi. Dua duanya mengalami pencederan perjanjian bila telah dibawa ke meja perundingan.
Pikir pikir ada kesamaan ya antara perjuangan Palestina menggapai kemerdekaan dengan pengalaman bangsa kita. Temanya masih sekitar upaya perlawanan fisik dan diplomasi. Dua duanya mengalami pencederan perjanjian bila telah dibawa ke meja perundingan.
Ungkapan “revolusi dirampok di meja perundingan” adalah ekspresi kekecewaan dari sebagian kalangan terhadap hasil kompromi dalam perjuangan diplomatik kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam konteks sejarah, hasil perundingan juga bisa dipahami sebagai kompromi strategis yang diperlukan untuk mengamankan kemerdekaan secara sah dan internasional.
Sejarah kelam yang ditorehkan Belanda pada Bangsa ini seolah tak cukup untuk membayar Kemerdekaan….
#Free Palestine
saya sebagai warga Indonesia tidak mau terkecoh oleh belanda sebagai penjajah atau perampok tanah yang akhirnya merdeka hasil dari perjuangan perlawanan kemerdekaan Indonesia. mereka para pahlawan perjuangan atau perlawanan atas kekejian penjajah atau perampok tanah telah menumpah ruwahkan darah perlawanan di bumi pertiwi Indonesia dan Indonesia bahkan dibuat membayar mahal kemerdekaan di meja perundingan yang merupakan kejahatan para penjajah atau perampok tanah negara Indonesia…saya berharap belanda mengembalikan uang tersebut kembali kepada negare Indonesia ini adalah pemerasan paksaan belanda yang mengambil untung secara sepihak untuk dirinya . Dia yang menjajah,Indonesia yang membayar ini adalah kejahatan nyata dari Belanda
Free Palestine