Sistem UMR atau UMP itu bukan penerapan Ekonomi Pancasila, ekonomi Gotong Royong. Ini adalah praktek sistem kapitalisme menindas dan memeras rakyat kecil baik buruh, petani, nelayan, perambak, perajin dan lain sebagainya.
Suroto
Nasib buruh di Indonesia ini dari dulu tidak pernah berubah. Gajinya mentok dibatasi Upah Minimum. Namanya boleh berganti-ganti, dari Upah Minimum Propinsi (UMP) jadi Upah Minimum Regional (UMR) atau apalagi. Jatuhnya namanya tetap upah yang dibatasi. Dibatasi oleh pemerintah yang tentu dikompromikan dengan para pengusaha dan elit buruh.
Setiap tahun buruh selalu berdemonstrasi dengan tujuan satu: meminta kenaikan UMP atau UMR. Padahal begitu UMP atau UMR-nya naik tentu sebabkan inflasi. Kenaikan harga-harga secara umum langsung terjadi. Jadi gaji buruh naik angkanya tapi daya belinya tetap. Atau bahkan jika inflasi tak terkendali malahan rugi.
Maksudnya begini, jika sebelum gaji naik itu besarnya 2 juta rupiah per bulan dapat untuk beli beras sekwintal setengah, tapi karena inflasinya jadi 10 persen maka beras sekwintal tak lagi terbeli dengan UMR yang sudah naik 5 persen.
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan inflasi yang salah satunya disumbang oleh kenaikan UMR atau UMP. Jadi UMP atau UMR naik berkejar-kejaran dengan kenaikan harga. Gaji terlihat naik, tapi nasib buruh tetap saja menderita.
Bagaimana dengan pengusaha? Mereka tentu tak masalah. Jika UMR atau UMP naik sama dengan inflasi, mereka tidak rugi. Masalah buat mereka itu jika UMR atau UMP naik lebih besar dari inflasi, sebab akan menggerus keuntungan mereka. Tapi tidak ada pengusaha yang menetapkan harga jual barang dan jasa mereka itu di bawah harga pokok produksi mereka. Mereka tetap saja terapkan harga penjualan agar untung.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
