Oleh: Siska Lestari Siregar*
Terjadinya gencatan senjata di Gaza belum menjadikan warga Gaza bebas. Masih banyaknya intimidasi terhadap mereka. Intimidasi kali ini datang dari pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam sebuah konferensi pers di Washington bersama Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, Trump mengatakan akan memindahkan warga Palestina di Gaza ke Yordania dan Mesir pada Selasa, 4 Feb 2025.
Hal ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada International Bill of Human Right, pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut”.
Setelah pernyataan Trump tersebut, banyak tanggapan yang berdatangan dari pemimpin dan politisi dunia termasuk warga Palestina sendiri. “Kami akan tetap berada di tanah kami, tidak peduli apa yang mereka katakan dan lakukan”, kata seorang Wanita Palestina.
Tidak ada wewenang AS untuk mengusir warga Palestina dengan alasan dan cara apapun. Pelapor khusus PBB Francesca Albanese mengecam usulan Donald Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza. Menurutnya hal tersebut melangggar hukum, tidak bermoral dan merupakan kejahatan internasional. Sejalan dengan itu, Inggris melalui Perdana Menterinya mengatakan bahwa “Warga Palestina harus diizinkan kembali ke rumah mereka dan membangunnya kembali”.
Ketika Indonesia di awal pelantikan Trump disebut-sebut sebagai alternatif relokasi warga Gaza, melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia juga menolaknya. Rabu, 5 Februari 2025, pemerintah RI menegaskan kembali sikapnya.
“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri di laman resminya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
Bahkan media barat berupaya menormalisasi proposal Trump untuk pembersihan etnis di Gaza serta memiliki tujuan untuk membenarkan proposal tersebut.
* Sky News ; President says he wants US to take ownership of Gaza so he can level it for jobs and housing.
* Time ; Trump proposes US take over Gaza, level it and build resort.
* The Independent ; Trump uses Netanyahu press conference to suggest the US will own Gaza.
Headlines diatas berupaya menggambarkan pembersihan etnis sebagai hal yang positif.
Betul sekali kak. Kalau yang peka udah kebaca sih ini ya kan .
Iyess
iyes
Pengusiran dan pemindahan paksa warga Palestina bukan hanya pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Statuta Roma ICC. Tetapi secara praktis sebagai upaya menghapuskan identitas nasional Palestina dan menggantinya dengan identitas Israel.