“Pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa batasan apa pun karena ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam hal perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat pembubarannya.”
Deklarasi HAM PBB
Kebijakan Larangan Naturalisasi Pernikahan Warga Palestina dan Israel
Pada tanggal 10 Maret 2022, Parlemen Israel (Knesset) telah membuat dan mengesahkan UU tentang penolakan naturalisasi jalur pernikahan. Detailnya, Otoritas Israel melarang naturalisasi bagi warga Arab-Palestina yang menikahi warga Israel dan terancam hidup berpisah akibat dari pengesahan UU tersebut.
Mendirikan negara Israel sebagai negara ‘yahudi’ sangat nampak dalam rumusan kebijakan tersebut dengan memastikan stabilitas keamanan nasionalnya. Pencegahan kembalinya diaspora Palestina dari berbagai negara adalah maksud dari pengesahan UU tersebut. Tentunya banyak partai oposisi menentang kebijakan tersebut karena mengarah pada paham rasisme.
Kebijakan tersebut sekali lagi melanggar Deklarasi yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB 1948 (resolusi Majelis Umum 217 A) tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang berbunyi;
“Pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa batasan apa pun karena ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam hal perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat pembubarannya.”
Tak hanya itu, berbagai hak seperi setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh dicabut atau ditolak kewarganegaraanya secara sewenang-wenang telah ternodai oleh kebijakan diskriminatif seperti ini. Sekali lagi jelas ini mengarah pada paham rasisme.
*Penulis adalah anggota FPN (Free Palestine Network).
Negara-negara dunia tunduk pada kebijakan PBB tapi tidak dengan penjajah Israel..
Yang selalu melanggar kebijakan.. tanpa ada tindakan (hukuman )dari PBB..
PBB = Pembual besar-besaran