Yang lebih menarik untuk dilihat sekarang adalah keterlibatan langsung dari faksi-faksi di pihak Palestina. Sudah diketahui secara luas bahwa pemerintah Palestina saat ini terpecah mengikuti garis-garis yang dibentuk oleh Fatah di Tepi Barat, yang umumnya dikenal sebagai “Otoritas Palestina” yang menjalankan kedutaan besar yang diakui secara internasional di Negara Palestina, dan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza.
Diketahui juga bahwa apa yang disebut “Otoritas Palestina” mencakup berbagai faksi dari Organisasi Pembebasan Palestina, namun sering kali dibingkai bahwa pemerintah Gaza adalah kediktatoran yang hanya dijalankan oleh Hamas. Dari asumsi ini, Hamas kemudian sering kali secara tidak adil dibingkai sebagai organisasi ekstremis tirani (sering kali secara harfiah disamakan dengan Daesh/ISIS) yang memaksa warga Palestina untuk berperang dalam perang yang tidak dapat dimenangkan.
Narasi yang bermasalah dan didorong oleh hasbara ini telah menjadi tulang punggung agenda Zionis untuk membenarkan invasi, pendudukan, dan genosida mereka yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Kenyataannya, pemerintah Gaza telah memiliki sayap militer terpadu sejak tahun 2018. Komando terpadu ini dikenal sebagai Ruang Gabungan untuk Fraksi Perlawanan Palestina. Komando terpadu ini telah mencakup lebih banyak faksi daripada Organisasi Pembebasan Palestina, atau bahkan Aliansi Fraksi Palestina yang berpusat di Damaskus.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
