Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unpad di lingkungan RSHS selama satu bulan untuk evaluasi. Hal itu sebagai respon tentang langkah Kemenkes terkait kasus kekerasan seksual terhadap seorang keluarga pasien.
Adapun penghentian program pendidikan tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengawasan lebih optimal. “Jadi, pemerintah sangat prihatin atas kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan,” kata Dante seperti dikutip dari Suara Surabaya.
Pihaknya juga sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) sehingga tersangka berinisial PAP tidak ada izin berpraktik lagi. Selain itu, pihaknya juga bakal memberikan pemeriksaan mental bagi para peserta PPDS agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.
Pihak kementerian akan bekerja sama dengan kolegium-kolegium anestesi guna mengadakan tes The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Tes mental untuk peserta pendidikan ini diperkirakan sehat secara jasmani dan rohani agar bisa melaksanakan tugas dokter yang mulia.
Sebab dokter harus menangani masyarakat dari dalam hati dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. “Karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kami berharap kasus ini dapat diselesaikan secepatnya,” ucap Dante.
Tersangka PAP diketahui menyuntikkan cairan melalui infus setelah menusukkan jarum ke tangan korban sebanyak 15 kali. Akibatnya, korban mengaku merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang mendampingi ayahnya yang sedang dalam kondisi kritis.
Tersangka meminta korban melakukan transfusi darah sendirian dan tidak ditemani keluarganya. Pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk korban, ibu, dan adiknya. Juga beberapa perawat, dokter, serta pegawai rumah sakit lainnya. Penyidikan ini sedang dalam mendalami motif pelaku, termasuk kemungkinan ada kelainan perilaku seksual yang akan diperkuat pemeriksaan psikologi forensik.
“Sementara itu, sejumlah barang bukti, termasuk hasil visum dan alat kontrasepsi, telah diamankan untuk keperluan penyelidikan lanjutan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Polisi, Hendra Rochmawan.
