Ia khawatir jika kebijakan ini berisiko menimbulkan kontraksi fiskal, termasuk mengurangi transfer dana pusat ke daerah dan menekan target pajak, terutama di sektor informal yang saat ini sedang terpuruk. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kenaikan pagu anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun adalah capaian signifikan.
Dana tersebut sebagian besar akan dipakai untuk menunjang distribusi makanan bergizi gratis ke berbagai lapisan masyarakat, sesuai program prioritas pemerintah. Aliansi Ekonom Indonesia menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, berbasis bukti, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan hanya kelompok tertentu.
Dengan demikian, visi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi bisa kembali menjadi arah pembangunan nasional. Sebagai langkah konkret, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi:
1. Perbaikan APBN – kurangi porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
2. Pemulihan independensi lembaga negara – seperti KPK, BI, BPK, DPR, dan BPS agar terbebas dari intervensi politik.
3. Hentikan dominasi negara – termasuk BPI Danantara, serta pelibatan TNI-Polri di ranah sipil yang dianggap mematikan kompetisi usaha dan UMKM.
4. Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi – cabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.
5. Reformasi kebijakan untuk kurangi ketimpangan – integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.
6. Kebijakan berbasis bukti – setiap program populis baru seperti MBG atau Koperasi Desa Merah Putih harus melalui kajian independen, uji coba, dan evaluasi rutin.
7. Perbaikan institusi dan demokrasi – larangan rangkap jabatan, penerapan meritokrasi, penghentian represi terhadap masyarakat sipil, serta pemberantasan praktik suap di dunia usaha.
