Menteri Pertahanan Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengecap flotilla sebagai aksi “teroris” dan berjanji akan menahan para aktivis jika memasuki wilayah Israel. Sementara itu, pemerintah Italia menuai kritik karena dinilai berdiam diri menghadapi genosida di Gaza, bahkan menyambut kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Roma pekan lalu.
Buruh CALP menuntut pelarangan total transit senjata di pelabuhan Italia, sesuai hukum nasional yang melarang penjualan senjata ke negara pelanggar HAM. Mereka menyebut aksi blokade justru menjalankan amanat Konstitusi Italia, khususnya Pasal 11 yang menolak perang sebagai cara menyelesaikan konflik internasional.
Namun, pemerintahan sayap kanan Giorgia Meloni tengah mendorong undang-undang baru yang melemahkan pengawasan parlemen terhadap industri persenjataan, sehingga memudahkan ekspor senjata ke negara-negara yang sedang berperang. Serikat buruh menilai perjuangan mereka berlandaskan konsep imperial boomerang, yaitu kompleks industri militer yang menopang genosida di Palestina pada saat yang sama juga merusak hak-hak pekerja di dalam negeri.
Untuk memperkuat solidaritas internasional, CALP akan menggelar pertemuan bersama serikat buruh pelabuhan dari berbagai negara pada 26 September mendatang. “Sebagai buruh pelabuhan, kami diwajibkan terlibat dalam rantai logistik militer, sementara di sisi lain daya beli kami terus tergerus,” kata Nivoli.
Pertemuan ini menjadi lanjutan dari dua aksi besar sebelumnya yang berhasil menggagalkan pengiriman senjata ke Israel di musim panas tahun ini.
Solidaritas buruh Italia ini bukti nyata bahwa suara rakyat mampu mengguncang jalur perdagangan dunia demi Palestina.”
Semangat flotila…kalian pejuang kemanusiaan ✊✊
#free Palestine ….
#free Palestine….
Jika tuntutan tidak di berikan maka harus ada konsekwensi lain_nya…agar tuntutan dapat di terima..✌️