Agenda Politik Israel dan Dampaknya
Menteri Keuangan ultranasionalis Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan rencana untuk menggusur penduduk Palestina dari Gaza dan mengganti dengan permukiman Israel tetap berjalan. Ia juga mendorong aneksasi resmi Tepi Barat, sebagai jawaban atas pengakuan internasional terhadap Palestina. Perdana Menteri Netanyahu pun menegaskan bahwa “negara Palestina tidak akan pernah diterima”.
Di dalam negeri, kritik terhadap perang semakin besar. Survei menunjukkan mayoritas warga Israel mendukung penghentian perang di Gaza. Bahkan Kepala Staf Militer, Eyal Zamir, menilai serangan ke Gaza City tidak efektif. Namun, kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat, ditambah Israel menahan miliaran dolar dana milik Otoritas Palestina sehingga sekolah di wilayah itu gagal dibuka pada 1 September.
Negara-negara Arab yang sebelumnya menandatangani Abraham Accords dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat akan menjadi “garis merah”. Qatar mengumpulkan 50 negara Muslim dan Arab untuk mengecam serangan Israel, sementara upaya Amerika Serikat melalui Donald Trump untuk memperluas kesepakatan serupa dengan Arab Saudi tampak tertunda.
Tekanan internasional terhadap Israel juga makin terlihat. Netanyahu, dalam pidato 15 September, menyerukan konsep “ekonomi super-Spartan” sebagai simbol negara yang harus mandiri. Namun, retorika nasionalis itu dianggap tidak lagi efektif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Aksi mogok massal di Italia menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah dukungan terhadap Palestina di negara tersebut. Gerakan buruh, pelajar, dan komunitas akar rumput dinilai lebih efektif dalam menekan agresi Israel dibanding pernyataan diplomatik semata.
Perlawanan global terhadap genosida di Gaza terus berkembang, menegaskan bahwa perjuangan untuk kebebasan Palestina tidak hanya berada di meja diplomasi, tetapi juga di jalanan, ruang kelas, pelabuhan, hingga tempat kerja.
