More

    Istana Negara Jadi Ruang Dialog Mahasiswa dengan Pemerintah

    Perwakilan mahasiswa diterima Mensesneg di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis malam (4/9/2025). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Inilah/Vonita)

    Istana Negara menjadi saksi pertemuan bersejarah antara pemerintah dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi ekstra kampus, Kamis (4/9). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana akrab, penuh dialog, dan dihiasi dengan semangat keterbukaan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka acara dengan apresiasi kepada para mahasiswa yang hadir. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan Istana sebagai ruang dialog bersama.

    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden bolehkah kami pinjem? Silakan, Istana itu bukan punya Presiden, itu punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik,” ujar Prasetyo seperti dikutip dari Koran Jakarta.

    - Advertisement -

    Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan salam hormat Presiden kepada para mahasiswa. Ia menekankan bahwa pemerintah siap mendengarkan aspirasi tanpa harus terjebak pada diksi kaku. Lebih dari 30 organisasi kemahasiswaan hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. 

    Para mahasiswa diberikan ruang untuk menyampaikan ide, pandangan, maupun kritik langsung kepada pemerintah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan turut menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. 

    Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. “Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” ucap Budi seperti dikutip dari Rmol.

    Ia memastikan pemerintah menghargai setiap bentuk aspirasi, baik yang disuarakan lewat media sosial maupun aksi unjuk rasa di lapangan. Menko Polhukam juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar setiap aspirasi masyarakat ditangani secara bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum.

    Pertemuan ini tidak lepas dari konteks aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung pada akhir Agustus lalu. “Aparat di lapangan juga terus kami himbau agar mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan tindakan tegas yang terukur,” tambahnya.

    17+8 Tuntutan Rakyat

    Bersambung ke halaman selanjutnya –>

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here