Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar masih sebatas isu dan membutuhkan bukti yang jelas. “Kalaupun hal itu terjadi, pihak kami tidak mengetahui. Apa lagi informasi tersebut baru sebatas isu dan perlu ada pembuktian. Kalau secara pribadi dan institusi, kami tidak tahu-menahu terkait hal itu,” lanjutnya.
Isu ini muncul setelah ada pengakuan seorang mahasiswa yang menyebut dibebankan biaya administrasi sekitar Rp 9 juta untuk pengurusan bantuan KIP. Padahal, pada tahun akademik 2024/2025, tercatat ada 108 mahasiswa penerima bantuan tersebut yang bersumber dari dana aspirasi dewan melalui program Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi.
IKT Buton Raya kini memiliki empat program studi, yakni S1 Administrasi Kesehatan, D3 Kebidanan, S1 Gizi, dan S1 Teknologi Informasi. Keberadaan berbagai jurusan ini semakin memperluas peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di bidang kesehatan dan teknologi.
Dengan capaian akreditasi, dukungan dosen profesional, serta komitmen menjaga integritas, IKT Akbid Buton Raya meneguhkan diri sebagai kampus kesehatan unggulan di Baubau. Sekaligus, pihak kampus menegaskan komitmen untuk transparan dan bersih dalam pengelolaan bantuan pendidikan, demi mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun global.
