Simbol Politik Dalam Penolakan Visa Atlet Israel di Indonesia

Gestur Politik dan Ambiguitas Diplomasi

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai penolakan atlet Israel lebih dari sekadar keputusan administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan gestur politik yang penuh simbolisme. “Presiden tetap menjaga posisi diplomatik yang fleksibel, sementara pembantunya mengambil alih artikulasi sikap politik yang lebih tegas,” ujar Virdika.

Ia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah yang disampaikan melalui Menko Yusril menunjukkan adanya strategi komunikasi politik, yaitu menjaga jarak antara kepala negara dan isu sensitif secara internasional. Namun, Virdika juga mengingatkan bahwa konsistensi menjadi hal penting. Ia menyoroti potensi kontradiksi jika pemerintah menolak partisipasi Israel dalam olahraga, namun tetap membuka peluang kerja sama ekonomi.

- Advertisement -

Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD 185,6 juta (sekitar Rp 2,9 triliun) pada tahun 2022, naik 14 persen dari tahun sebelumnya. “Kalau penolakan ini tidak dikaitkan dengan akar masalah seperti pendudukan dan apartheid Israel, maka ia hanya akan terbaca sebagai gestur kosong tanpa substansi,” pungkas Virdika.

Penolakan visa ini memicu reaksi keras dari Federasi Senam Israel (IZF). Dalam pernyataannya, IZF menyebut keputusan Indonesia sebagai langkah yang keterlaluan dan meresahkan bagi integritas olahraga internasional. IZF juga telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan bahkan meminta agar ajang tersebut dipindahkan ke negara yang lebih netral.

“Kami bermaksud untuk menentang keputusan ini dengan segala cara yang tersedia,” demikian bunyi pernyataan resmi IZF.

Sementara itu, Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati Irawan, menyatakan bahwa keputusan pemerintah mendapat dukungan dari Federasi Senam Internasional (FIG). “Mereka [atlet Israel] dipastikan tidak akan hadir karena visa sudah dibatalkan. Kami juga mendapat surat dari FIG yang mendukung keputusan Indonesia,” ujarnya,

Langkah Indonesia ini memperkuat posisi negara yang sejak lama menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia baru akan membuka hubungan diplomatik jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

“Sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Presiden.

Namun, sebagaimana dikemukakan Virdika, kebijakan ini tetap menyisakan ambiguitas antara idealisme politik luar negeri dan realitas hubungan internasional. Penolakan atlet Israel dapat dibaca sebagai konsistensi moral, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang arah diplomasi Indonesia di tengah dukungan terhadap solusi dua negara.

Penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan moral terhadap Palestina dan menjadi simbol sikap politik yang tegas. Namun, di sisi lain, kebijakan ini membuka ruang diskusi lebih luas tentang konsistensi diplomasi, etika internasional, serta batas antara solidaritas dan strategi politik.

Apakah keputusan ini akan menjadi pijakan konsisten di masa depan, atau sekadar gestur politik sesaat waktu yang akan menjawabnya.

- Advertisement -