Sikap Pemerintah dan Konsekuensinya
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan bahwa pembatalan visa kontingen Israel dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai peraturan perundang-undangan. “Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujar Erick.
Ia mengakui keputusan tersebut membawa konsekuensi, di mana IOC memutuskan Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, Olimpiade, maupun Youth Olympic Games selama kebijakan ini berlaku. Namun Erick menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada penguatan sistem olahraga nasional, termasuk pengembangan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat pelatihan nasional.
Kejadian serupa bukan pertama kali dialami Indonesia. Pada Asian Games 1962, pemerintah juga tidak mengundang Israel dan Taiwan sebagai bentuk solidaritas terhadap China dan negara-negara Arab. Keputusan itu menuai teguran dari IOC dan Federasi Asian Games (AGF), yang menilai Indonesia telah mencampurkan urusan politik dengan olahraga.
Akibatnya, Indonesia dilarang tampil di Olimpiade Tokyo 1964. Namun, alih-alih mundur, Presiden Soekarno saat itu menggagas Games of the New Emerging Forces (Ganefo), ajang olahraga tandingan yang diikuti negara-negara berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Barat di dunia olahraga.
Ganefo pertama digelar pada 10–22 November 1963 di Jakarta dan diikuti oleh 3.000 atlet dari 51 negara, termasuk China, Mesir, dan negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika 1955. China keluar sebagai juara umum, disusul Indonesia di posisi kedua, dan Uni Soviet di peringkat ketiga.
Kisah 1962 dan dinamika 2025 menunjukkan bahwa Indonesia selalu berusaha menyeimbangkan idealisme politik luar negeri dengan komitmen sportivitas global. Sikap menolak penjajahan tetap dijunjung tinggi, namun tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga posisi Indonesia di kancah olahraga dunia tanpa kehilangan prinsip kemanusiaannya.
Sebagaimana ditekankan Hetifah, diplomasi menjadi kunci yaitu Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa keberpihakan pada kemanusiaan tidak berarti menolak sportivitas. Dengan langkah diplomatis yang hati-hati dan terukur, Indonesia berpeluang tetap menjaga kehormatan bangsa sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan solidaritas internasional.
Ini adalah bukti empati yang patut didukung oleh Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Dengan melakukan aksi tersebut Mereka sebagai penjajah merasa dikucilkan diseluruh dunia
Setujuuuu!!!
Karena ini bukan soal atlet atau olahraga, akan tetapi ini adalah soal kemanusiaan. Indonesia berdiri di sisi yang benar, di sisi Palestina.
Trima kasih pak Erik atas ketegasan dlm keputusannya. Jangan menerima penjahat kemanusiaan,,penjajah harus d singkirkan di dunia
Amanat undang undang 1945
Bahwa penjajahan diatas dunia harus dihaouskan.
Tak lepas apapun itu termasuk juga terkait olahraga tak lepas dari perjuangan mentegakkan keadilan.
Ada anasir yang ingin mendangkalkan pemahaman bahwa olah raga harus dibedakan dengan politik,
Tak ada kata Damai dengan kolonialisme dengan corak dan topeng apapun termasuk olah raga.
Telah diajarkan oleh pendahulu kita, sukarno keluar dari Olimpiade karena memprotes ikutnya Zionis Israel sebagai anggota negara peserta Olimpiade.
Terlihat gagah nan perkasa kemudian sukarno membuat Olimpiade tandingan GANEFO,, dan kiranya tak terpecah dan bila tidak mau dikatakan ada beberapa peserta GANEFO ter-cederai menghianati perjuangan melalui olah raga, mungkin peta paleatina dan Zionisme akan berbeda
Satu kata lawan.
Panjang umur Paleatina
# berolahraga menjunjung sportivitas global
# membela Palestina tuk merdeka dari bentuk penjajahan
# merawat Indonesia dgn menolak segala bentuk tekanan
Pasti Bisa!!!
Lawan kolonislisme dan imperialisme dalam segala lini. Panjang umur Palestina
I like your style..
.
.
Salam Damai Seluruh Alam ❤️✌️