TUNIS, KabarKampus – Sebuah surat edaran yang mengatasnamakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Tunisia menuai polemik di media sosial setelah beredar kewajiban bagi mahasiswa baru untuk membawa “barang titipan” seperti rokok, kerudung, dan kosmetik.
Surat berkop resmi tersebut juga mencantumkan ancaman sanksi administratif bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. “Apabila terdapat mahasiswa baru yang tidak melaksanakan kewajiban membawa barang titipan dan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif atau sanksi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tulis surat edaran tersebut.
Isi surat tersebut langsung memicu kritik publik, terutama karena barang-barang yang diminta tidak berkaitan dengan kebutuhan akademik maupun kegiatan organisasi. Sebagian warganet menilai, praktik semacam ini mencerminkan budaya senioritas yang tidak sehat dan berpotensi menyerupai pemalakan.
Melalui akun Instagram PPI Tunisia, memberikan klarifikasinya kemarin, Minggu (12/10). “Kata ‘diwajibkan’ bukan bermakna pemaksaan, tetapi tanggung jawab administratif untuk memastikan kelancaran distribusi barang organisasi,” tulis pernyataan resmi PPI Tunisia.
Mereka menegaskan bahwa surat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pemaksaan, melainkan bagian dari sistem tanggung jawab administratif organisasi. Namun, penjelasan itu justru menimbulkan tanda tanya baru. Publik menilai alasan administratif tidak cukup kuat untuk membenarkan penggunaan istilah wajib dan sanksi.
Terlebih, salah satu item yang diminta adalah rokok, produk yang jelas bertentangan dengan nilai edukatif dan kesehatan. PPI Tunisia juga menyampaikan bahwa pengadaan dan pengiriman barang dilakukan menggunakan dana resmi organisasi, bukan berasal dari mahasiswa baru.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
