Mandat PBB dan Waspadai Manuver Israel
Walaupun mendukung, Sukamta mengingatkan bahwa rencana pengiriman pasukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Baginya, ada dua syarat penting yang tidak boleh dilewatkan. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak bisa dicapai melalui genosida selama dua tahun terakhir di Gaza,” tegasnya.
Pertama, pengiriman pasukan harus benar-benar berada dalam kerangka peacekeeping dan tidak dimanfaatkan pihak lain. Kedua, pengiriman pasukan harus dilakukan dalam mandat lembaga internasional seperti PBB atau OKI Plus agar memiliki legitimasi penuh.
Sukamta juga menyoroti jenis pasukan yang perlu diberangkatkan. Menurutnya, ketiga matra TNI AD, AL, dan AU, memiliki peran masing-masing dalam mendukung operasi kemanusiaan, mulai dari pengamanan jalur darat hingga pengawalan bantuan dari laut dan udara.
Ia juga membuka opsi pengiriman satuan siber jika dibutuhkan untuk mengantisipasi serangan digital. Selain itu, tenaga kesehatan juga menjadi komponen penting yang harus diberangkatkan. “Seperti Korps Kesehatan Militer yang ada di AD,” tambah Sakamta.
Pernyataan Menlu Sugiono memperkuat arah kebijakan pemerintah Indonesia. Ia menegaskan bahwa negara telah siap secara teknis dan personel untuk mendukung misi kemanusiaan di Gaza. Namun semua langkah harus mengikuti prinsip hukum internasional dan legitimasi PBB.
Pengiriman peacekeepers Indonesia nanti akan berfokus pada perlindungan warga sipil, pengawasan gencatan senjata, hingga dukungan distribusi bantuan kemanusiaan, fungsi yang berbeda jauh dari operasi militer ofensif. Sikap Indonesia ini, menurut Menlu, menunjukkan solidaritas terhadap Palestina sekaligus konsistensi negara dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Untuk kemanusiaan yang lebih baik ✌️
Alhamdulillah…
Semoga langkah Indonesia ini benar-benar membawa angin damai bagi saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pasukan yang siap mengabdi untuk misi kemanusiaan.♥️