Oleh: Dina Yulianti & Vita Sarasi
Krisis ekonomi yang tengah melanda Republik Islam Iran tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai akibat kegagalan kebijakan domestik semata. Ia merupakan hasil dari akumulasi tekanan internal dan eksternal yang bekerja secara simultan dan berlapis, dalam konteks geopolitik yang sangat tidak bersahabat.
Tekanan Eksternal: Imperialisme dan Perang Hibrida
Tantangan paling signifikan bagi Republik Islam Iran datang dari imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran terus berada dalam radar upaya pelemahan sistematis: mulai dari dukungan AS terhadap perang Irak–Iran, operasi sabotase, pembunuhan tokoh ilmuwan dan militer Iran, hingga serangan langsung ke wilayah Iran.
Pola ini semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir: pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani (2020), serangan besar terhadap Hizbullah di tengah genosida Gaza dan pembunuhan Sayyid Hassan Nasrallah (2024), serta kejatuhan pemerintah Suriah pada Desember 2024 yang diikuti pengangkatan figur berlatar belakang al-Qaeda sebagai presiden di Damaskus. Semua ini menunjukkan satu garis besar: upaya sistematis untuk mengikis posisi strategis Iran di kawasan.
Di saat yang sama, elit lama Iran—yang berakar pada rezim monarki Shah—terus berusaha kembali berkuasa dengan dukungan Eropa dan AS. Shah sendiri, yang berkuasa sejak 1941, sempat dipaksa menerima pemerintahan demokratis (1951–1953) sebelum digulingkan melalui intervensi intelijen Barat. Sejak saat itu, monarki menjalankan kekuasaan absolut hingga Revolusi 1979. Blok monarki, kini dipimpin Reza Pahlavi yang tinggal di Los Angeles, tetap dipromosikan AS sebagai alternatif kepemimpinan Iran.[1]
Keterbatasan Internal: Kelas Sosial, Neoliberalisme, dan Tekanan Hidup
Di sisi internal, Republik Islam juga menghadapi keterbatasan struktural. Revolusi tidak sepenuhnya membongkar elite lama; sebagian dari mereka tetap mempertahankan properti dan posisi ekonomi, sehingga terbentuk sistem kelas bertingkat yang menguntungkan pemilik aset dan kelas menengah baru.
Pasca wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini (1989) dan berakhirnya Perang Iran-Irak, Iran mulai mengadopsi kebijakan penyesuaian struktural ala IMF, meski pemerintahan Islam Iran tidak pernah bekerja sama dengan IMF. Para menteri yang “reformis” melakukan reformasi mata uang, perbankan, dan integrasi hati-hati ke ekonomi global untuk memperkuat stabilitas makro tertentu, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial. Dampak gabungan sanksi AS-Eropa, ancaman militer yang memaksa pengeluaran pertahanan tinggi, dan kebijakan ekonomi yang condong ke neoliberal inilah yang memicu siklus protes ekonomi: 2017–2018, 2019, 2025, hingga 2025–2026.[1]
Manipulasi Keuangan Eksternal dan Runtuhnya Rial
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
