Dari Protes Ekonomi ke Destabilisasi Politik
Untuk kasus Iran, secara khusus ada tiga mekanisme utama yang menjelaskan hal ini:
Pertama, serangan spekulatif, di mana jaringan keuangan besar dan spekulan pasar menjual mata uang secara masif, menyebarkan kepanikan, dan mendorong masyarakat beralih ke dolar atau emas. Kedua, sanksi finansial dan pembatasan/pengetatan akses ke sistem keuangan global yang membuat pasar kehilangan kepercayaan secara mendadak. Ketiga, perang psikologis ekonomi, melalui narasi media tentang “ekonomi runtuh” dan “mata uang akan kolaps”, yang memicu panic selling dan rush ke dolar—sebuah bentuk financial warfare. [1]
Kasus Iran sangat konkret. Pada awal 2025, kurs pasar bebas masih berada di sekitar 817.500 rial per USD. Menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, nilainya merosot ke 1,4–1,6 juta rial per USD. Lebih dari separuh nilai uang hilang dalam waktu singkat—sesuatu yang hampir mustahil dijelaskan hanya oleh faktor domestik. [1]
Yang mencurigakan, protes yang awalnya berupa keluhan ekonomi—bahkan sempat dibiarkan berlangsung damai—dengan cepat berubah menjadi kekerasan perkotaan terkoordinasi. Terjadi serangan terhadap aparat, fasilitas publik, dan tenaga medis, dengan penggunaan senjata api jarak dekat. Dukungan terbuka dari AS dan Israel terhadap kekerasan ini semakin menguatkan argumen adanya orkestrasi geopolitik.[2]
Ketika akses internet dibatasi, intensitas protes langsung menurun drastis. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang spontanitas gerakan tersebut dan menguatkan tesis bahwa krisis ekonomi sedang dieksploitasi sebagai alat destabilisasi politik. Yang menarik, Iran ternyata mampu mengendalikan eskalasi tersebut. Meskipun Amerika Serikat dilaporkan memberikan dukungan teknologi komunikasi alternatif seperti Starlink untuk menjaga konektivitas para aktor di lapangan, jaringan tersebut berhasil di-jamming. [3] Akibatnya, komunikasi antarkelompok terputus, koordinasi lapangan melemah, dan skenario eskalasi menuju penggulingan rezim tidak berkembang lebih jauh. Pemutusan mata rantai komunikasi ini menjadi faktor kunci yang membatasi transformasi protes ekonomi menjadi krisis politik nasional.
Di titik ini, analogi dengan Indonesia pada krisis moneter 1998 menjadi relevan. Indonesia juga mengalami kejatuhan nilai mata uang yang ekstrem, inflasi tinggi, dan tekanan eksternal yang besar. Namun, krisis ekonomi tersebut berujung pada kejatuhan rezim, bukan semata karena faktor eksternal, melainkan karena faktor internal yang akut: korupsi sistemik, despotisme politik, hilangnya legitimasi moral, serta keterputusan rezim dari aspirasi masyarakat. Fakta bahwa negara-negara lain di kawasan Asia—seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan—mengalami krisis serupa namun tidak runtuh secara politik menunjukkan bahwa krisis ekonomi saja tidak otomatis menjatuhkan negara atau pemerintahan.
Iran dan Imperialisme Amerika
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
