Posisi dan Perhitungan Indonesia
Dalam konteks Indonesia, keterlibatan terhadap BoP lebih tepat dibaca sebagai langkah taktis, bukan komitmen strategis jangka panjang. Indonesia berupaya hadir untuk menjaga ruang diplomasi, mengawal narasi, dan mempertahankan fleksibilitas kebijakan luar negeri. Namun, garis merah tetap jelas: dukungan terhadap Palestina dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Dari sisi kapasitas fiskal dan politik domestik, kontribusi dana yang besar dan berkelanjutan untuk BoP sulit dibenarkan. Tanpa hasil konkret, terutama bagi Palestina, biaya politik domestik akan meningkat tajam. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia—jika ada—cenderung minimal, simbolik, dan mudah ditarik kembali jika arah BoP bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip dasar Indonesia.
Secara domestik, isu Palestina memiliki bobot emosional dan politik yang sangat besar di Indonesia. Setiap kebijakan luar negeri yang dipersepsikan mengabaikan isu ini berisiko memicu penolakan luas. Secara eksternal, tekanan dari Amerika Serikat bersifat halus dan persuasif, sementara biaya keluar dari BoP relatif rendah dalam dunia multipolar saat ini. Kondisi ini memberi Indonesia ruang manuver yang cukup aman.
Secara keseluruhan, BoP lebih tepat dipahami sebagai alat manajemen dominasi ketimbang sistem perdamaian yang berkeadilan. Ia mungkin mampu menekan eskalasi konflik dalam jangka pendek, tetapi rapuh secara legitimasi dan keberlanjutan. Bagi Indonesia, BoP bukan tujuan, melainkan opsi sementara yang selalu tunduk pada perhitungan biaya–manfaat, tekanan domestik, dan komitmen historis terhadap keadilan internasional
*Penulis adalah alumni Hubungan Internasional (HI) dan Anggota Free palestine Network (FPN) Jember
