Dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran jika kebijakan kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa diterapkan.
“Bapak Presiden menggratiskan sebenarnya semua seluruh mahasiswa kami menghitung memang jumlahnya cukup fantastis, Rp183 triliun setiap tahun,” kata Brian dalam rapat yang disiarkan melalui YouTube TVR Parlemen.
Ia menjelaskan bahwa skema penggratisan biaya kuliah dikaji melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). “Jadi ini yang memang kami sedang juga lakukan kajian-kajian dengan Pak Mensesneg, Kementerian Keuangan dan lain-lainnya termasuk kemungkinan pendekatan-pendekatan lainnya,” ungkap Brian.
Kajian tersebut dilakukan bersama Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait lainnya untuk mencari pendekatan kebijakan yang paling memungkinkan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp769,1 triliun, terbesar sepanjang sejarah.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program strategis seperti kesejahteraan guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar, hingga penguatan sekolah unggulan dan beasiswa LPDP.
Besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai pilar pembangunan nasional. Tidak hanya berfokus pada akses dan pembiayaan, perguruan tinggi juga diarahkan menjadi penggerak solusi berbasis riset dan inovasi untuk menjawab persoalan nyata masyarakat, termasuk isu lingkungan dan pengelolaan sampah.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan peran kampus, pemerintah berharap tercipta ekosistem pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
