Ia juga menyoroti hubungan historis antara Unsoed dan masyarakat Banyumas. Keberadaan kampus tersebut dinilai telah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi lokal, ruang kultural, serta perkembangan pemikiran kritis generasi muda di wilayah tersebut.
“Unsoed tumbuh dari Banyumas dan bersama Banyumas. Dampaknya nyata dari ekonomi lokal, ruang kritis anak muda, sampai produksi pengetahuan. Jadi jangan heran kalau masyarakat merasa punya kepentingan terhadap arah kepemimpinan Unsoed,” ujarnya.
Menanggapi isu otonomi kampus, Ega menegaskan bahwa aspirasi publik tidak dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negatif. “Otonomi kampus itu bukan berarti kebal kritik. Justru otonomi harus dibarengi dengan keterbukaan. Opini publik yang argumentatif dan etis adalah bagian dari demokrasi pendidikan,” katanya.
Sebaliknya, keterlibatan masyarakat justru berfungsi sebagai kontrol sosial agar otonomi kampus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab kepada publik. Ia berharap, proses Pilrek Unsoed 2026 tidak hanya dipahami sebagai rutinitas prosedural, tetapi menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menimbang arah keberpihakan kampus di masa depan.
“Pilrek ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Unsoed mau dibawa ke mana, dan sejauh mana ia tetap berpihak pada kepentingan publik. Di titik itulah suara masyarakat menjadi relevan dan penting,” pungkas Ega.
