Political Will: Antara Wewenang Formal dan Keberanian Bertindak
DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa Political will adalah kemauan nyata untuk bertindak demi kepentingan publik, yang melampaui sekadar memiliki wewenang formal. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur memang bukan pembuat regulasi strategis lingkungan hidup, namun ia memegang mandat penuh atas koordinasi wilayah dan tanggung jawab respons terhadap aduan warga.
Dalam konteks Jakarta Timur, political will seharusnya terwujud melalui:
1. Pengawasan Lapangan yang Rigid: Termasuk inspeksi emisi cerobong dan kendaraan industri secara berkala.
2. Respons Cepat Publik: Koordinasi instan terhadap laporan warga terkait polusi udara atau bau industri yang menyengat.
3. Sinergi Strategis: Kolaborasi aktif dengan instansi provinsi dan kementerian untuk memastikan standar lingkungan ditegakkan tanpa kompromi.
4. Transparansi Data: Membuka data kualitas udara secara jujur agar publik memahami risiko yang mereka hadapi.
Ketika kemauan politik ini lemah, fungsi administratif hanya menjadi formalitas, dan estetika kota cenderung dimenangkan di atas keselamatan nyawa warga.
Antara Citra vs Kenyataan
Bung Karno pernah berpesan: “Kepemimpinan tidak diukur dari penampilan luar yang elok, tetapi keberpihakan nyata pada penderitaan rakyat.” Jakarta Timur hari ini membutuhkan kota yang aman untuk dihirup, bukan sekadar kota yang cantik untuk difoto. Tanpa keberanian mengoordinasikan pengawasan industri, estetika yang dipamerkan hanyalah Mooi Indië versi birokrasi abad ke-21 yang abai pada napas rakyatnya.
* Mufty Arya Dwitama (Wakil Ketua Bidang Analisa Isu dan Kajian Strategis DPC GMNI Jakarta Timur)
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan disusun berdasarkan sudut pandang individu. Seluruh isi tulisan tidak mewakili sikap maupun pandangan resmi Redaksi Media Kabar Kampus.
