More

    Wisudawati Tuli Poltekpar Lombok dan Persoalan Akses Pendidikan Tinggi yang Inklusif

    Unit layanan disabilitas belum cukup hanya dibentuk

    Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang mengatur pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak tersebut, termasuk kewajiban perguruan tinggi memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

    Ketentuan itu diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Aturan terakhir mengatur penyediaan akomodasi yang layak serta pembentukan dan pengelolaan ULD di satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

    - Advertisement -

    ULD memiliki peran dalam mengoordinasikan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, menyediakan layanan pendukung, serta memantau pemenuhan akomodasi yang layak. Meski demikian, keberadaan regulasi belum menjamin seluruh kampus menjalankan layanan tersebut secara optimal.

    Berdasarkan temuan riset Telkom University dan Lancaster University yang dipublikasikan Kompas.com pada Agustus 2026, sebanyak 53,5 persen perguruan tinggi responden telah memiliki ULD atau unit layanan disabilitas sejenis. Namun, 49 persen di antaranya belum mempunyai prosedur operasional standar (SOP) formal.

    Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan unit belum selalu diikuti sistem kerja yang jelas. Tanpa tenaga pendukung, pembagian tugas, prosedur pelayanan, dan evaluasi, ULD berisiko hanya menjadi bagian administratif yang tidak banyak mengubah pengalaman mahasiswa di lingkungan kampus.

    Peneliti Telkom University, Amanda Bunga Gracia, menilai kebijakan inklusi perlu menjadi bagian dari tata kelola institusi agar pelaksanaannya tidak bergantung pada inisiatif individu. “Kalau kebijakannya tidak diserap sebagai kebijakan institusi, (maka implementasinya) akan sulit. Kalau pun ada, bisa saja hanya ada di atas kertas,” kata Amanda seperti dikutip dari Kompas.

    Artinya, layanan disabilitas perlu terhubung dengan berbagai unit di perguruan tinggi. Dukungan tidak cukup diserahkan kepada satu unit, sebab kebutuhan mahasiswa dapat berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan perkuliahan, fasilitas, administrasi, hingga layanan konseling.

    Tantangan lain berada di ruang kelas. Metode pengajaran yang hanya mengandalkan penjelasan lisan, materi visual tanpa deskripsi, atau ujian dengan satu bentuk penilaian dapat menyulitkan mahasiswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Universal Design for Learning (UDL).

    Pendekatan ini mendorong dosen merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan mahasiswa sejak awal. Dalam penerapannya, materi kuliah dapat disampaikan melalui beragam bentuk, seperti penjelasan lisan, teks, video, maupun praktik. Mahasiswa juga dapat diberi alternatif untuk menunjukkan pemahaman terhadap materi, selama tetap memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

    Pendekatan tersebut tidak berarti menurunkan standar akademik. Penyesuaian dilakukan agar mahasiswa memiliki kesempatan yang setara untuk memahami materi dan menunjukkan kompetensinya. Selain metode pengajaran, kampus perlu memastikan ketersediaan sarana pendukung sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.

    Mahasiswa tuli, misalnya, dapat membutuhkan juru bahasa isyarat, takarir pada materi audiovisual, atau sistem komunikasi yang memungkinkan interaksi dengan dosen dan tenaga kependidikan berlangsung efektif. Kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas juga tidak dapat disamaratakan.

    Mahasiswa dengan disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun psikososial dapat menghadapi hambatan yang berbeda. Karena itu, penyediaan layanan perlu didasarkan pada kebutuhan individu, bukan sekadar daftar fasilitas yang tersedia. Riset tersebut juga menekankan pentingnya pendataan mahasiswa penyandang disabilitas. Informasi yang akurat dapat membantu kampus menentukan jenis layanan, memperkirakan kebutuhan anggaran, serta mengevaluasi apakah dukungan yang diberikan sudah berjalan efektif.

    Mengukur inklusivitas dari pengalaman mahasiswa

    Bersambung ke halaman selanjutnya –>

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here