Ahmad Fauzan Sazli
BALI, KabarKampus – Rencana Front Mahasiswa Nasional (FMN) untuk terlibat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke – 9 dan WTO pada tanggal 3 – 6 Desember 2013 harus kandas. Pasalnya secara sepihak panitia menolak memberikan tanda pengenal peserta KTM ke 09 WTO kepada FMN.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Pada 30 November. Ketika itu L. Muh Harry Sandy Ame, Sekretaris Jenderal FMN, datang ke Hotel Santika untuk mengambil kartu tanda pengenal peserta KTM 9 WTO. Namun di loket pengambilan tanda pengenal petugas yang bertanggung jawab menolak untuk memberikan tanda pengenal tersebut tanpa mendapatkan penjelasan terkait penolakan.
Kemudian, Muh Harry Sandy berusaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas kepada petugas loket agar memanggil koordinator registrasinya. Saat itu Gantory, salah satu petugas dari kementerian Luar Negeri RI menemuinya dan mengatakan bahwa pencabutan terhadap keterlibatan FMN tersebut diputuskan dalam rapat lintas kementerian, Polri, TNI, dan BIN.
Menurut Sandy, berdasarkan pernyataan Gantosari, FMN tidak boleh terlibat dalam kegiatan tersebut karena dua alasan, pertama, pandangan dan Sikap FMN yang kritis dan melawan WTO, kedua FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan terhadap KTM 9 WTO.
“Kalau FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO, maka ini memperlihatkan pandangan dan sikap WTO yang anti demokrasi dan pemerintahan SBY yang Fasis” jelas Sandy.
Sandy menjelaskan, bahwa mereka memang memandang WTO sebagai ancaman terhadap masa depan pendidikan dan hak pendidikan pemuda mahasiswa serta seluruh warga negara. “Atas dasar inilah mengapa kami ingin menyerukan hal tersebut kepada WTO yang akan bersidang,” jelas Sandy.
Sementara itu Yogo, aktivis FMN menambahkan, bahwa ia menyayangkan dicabutnya akreditasi FMN tersebut, Pasalnya dua minggu sebelumnya mereka telah mengikuti prosedur WTO. Dan secara resmi telah diterima secara resmi dalam forum tersebut. Namun justru dibatalkan secara sepihak.
“Hal ini menujukkan WTO yang katanya ajang demokrasi namun ternyata tidak menunjukkan demokrasi sama sekali,” kata Yogo.[]
