Radio Australia Network
Sekelompok pendukung Papua Barat di Australia membuka kantor di daerah Dockland, Melbourne, Selasa (24/6/2014). Kelompok ini menyebut dirinya sebagai Republik Federal Papua Barat.
ABC mendapat informasi bahwa kantor tersebut didanai oleh pendukung kelompok ini di Australia.
Menurut Ronny Kareni yang merupakan aktivis Papua Merdeka, kantor ini bertujuan mempromosikan dialog mengenai masa depan politik propinsi Indonesia tersebut.
Ia menjelaskan, kantor ini akan melakukan lobi bagi kemerdekaan Papua.
“Tujuan kantor ini pada dasarnya untuk mencari dukungan PBB, juga Australia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan,” kata Kareni kepada ABC.
“Juga untuk bernegosiasi dengan pemerintah Australia dan Indonesia untuk memasuki tahapan mediasi pihak ketiga mengenai masa depan Papua Barat,” katanya lagi.
Kareni yakin momentum bagi penentuan nasib sendiri Papua Barat kini sedang meningkat.
“Saya berharap dengan kehadiran fisik seperti ini, bisa menunjukkan bahwa gerakan masih tetap hidup dan jika orang ingin bicara sudah ada kantor yang bisa dihubungi,” katanya.
Pada Oktober tahun lalu, tiga mahasiswa Papua Barat meloncat pagar konsulat Australia di Denpasar, Bali, guna mengangkat kembali isu Papua.
Ketiga mahasiswa itu, Rofinus Yanggam, Yuvensius Goo dan Markus Jerewon mendesak PM Tony Abbott untuk menekan pemerintah Indonesian membebaskan 55 orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik.
Mereka juga meminta akses kebebasan pers yang lebih luas bagi wartawan internasional untuk melaporkan dari Papua.
Sikap PM Tony Abbott, sebagaimana dikemukakan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa Australia tidak ingin mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Selain itu, ia juga mengemukakan pemerintahannya tidak ingin mendukung kelompok-kelompok yang ingin menjadikan Australia sebagai panggung untuk mengusung isu kemerdekaan Papua Barat.
Bulan Maret lalu, PM Vanuatu Moana Carcasses Kalosil di depan sidang Komisi HAM PBB di Genewa menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Papua Barat.
Sikap Vanuatu itu bertentangan Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Dalam pernyataan bersama Menlu ketiga negara itu di Jakarta, mereka mengatakan Indonesia memiliki kedaulatan atas Papua Barat.[]
