JAKARTA, Kabarkampus – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) siap menggelar aksi bela rakyat pada hari Kamis, (12/01/2017). Aksi ini akan digelar di 19 titik di berbagai provinsi di Indonesia.
Untuk Sumatera digelar DPR Aceh dan Lhokseumawe, DPRD Sumatera Barat, DPRD Riau, DPRD Jambi, DPRD Sumsel, Simpang Lima Bengkulu, Tugu Adipura Bandar Lampung, dan DPRD Bangka Belitung.
Selanjutnya untuk Jawa digelar di Istana Negara Jakarta, DPRD Jabar atau Gedung Sate, DPRD Yogyakarta, Kantor Gubernur Semarang, DPRD Jatim dan Pemprov Jatim.
Kemudian untuk Kalimantan digelar di DPRD Kaltim, DPRD Kalsel, DPRD Kalimantan Barat atau Tugu Digulis. Selanjutnya untuk Bali Bali-Nusa Tenggara/Sulawesi/Papua digelar di DPRD NTB, DPRD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo dan DPRD Papua.
Menurut Bagus Tito Wibisono, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia dalam aksi yang akan digelar besok, mereka ingin meminta Presiden Jokowi untuk mencabut PP. No. 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Polri.
Selain itu mereka juga menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 VA.
“Jika pemerintah Jokowi masih belum mampu mengelola Negara, maka kami mendesak DPR dan MPR melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kepada presiden.”
Dalam kesempatan tersebut Bagus yang juga ketua BEM UNJ ini menyerukan kepada mahasiswa seluruh Indonesia untuk aksi turun kerjalan. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk bersatu.
“Bangun! Bersatulah! Ingatlah romantisme sejarah. Ketika mahasiswa menjadi pengontrol kebijakan pemerintah. Bangkitlah! Karena perlawanan adalah cara mendidik penguasa. Ketika pemerintah angkuh bertindak. Ketika parlemen tidur terlelap. Ketika rakyat dijadikan tumbal dari kebijakan, maka turunlah ke jalan Mahasiswa Indonesia!” kata Bagus.
Selain itu, Bagus juga mengajak mahasiswa untuk merapat ke titik aksi terdekat. Selain itu mahasiswa diajak untuk membuat mimbar di kota masing-masing, sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat.
“Agar mereka tahu bahwa mahasiswa masih ada. Agar mereka tidak bercanda dan sewenang-wenang mengelola negara,” ungkap Bagus.[]
