YOGYAKARTA, KabarKampus – Saat ini harga tanah di perkotaan Indonesia makin melambung tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya intervensi pemerintah . Sehingga membuat kepemilikan tanah dari tangan warga beralih ke pemilik modal.
“Ketimpangan di perkotaan cukup memprihatinkan, orang akhirnya hidup di pinggir kali atau pinggir rel karena tidak memiliki tanah,” kata Nur Hasan dalam Talkshow Reforma Agraria, Mewujudkan Wacana Menjadi Aksi Nyata” yang berlangsung di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Kamis (12/10/2017).
Seolah-olah,kata Guru Besar UGM ini, harga tanah tidak bisa dikontrol. Padahal negara paling liberal sekalipun dapat harga tanah.
Bagi Nur Hasan, selain tidak adanya intervensi negara, hal yang membuat warga kehilangan tanah, adalah karena kurangnya edukasi masyarakat tentang aturan penjualan tanah berupa hak guna bangunan. Karena tidak seharusnya, mereka menjual tanah kepada pemilik modal atau pengusaha.
“Itu yang tidak dipahami oleh masyarakat kita dan pemerintah sudah lupa pada ketentuan itu,” tambahnya.
Nur Hasan mengusulkan, agar warga pemilik tanah apabila ingin menjual tanahnya sebaiknya disewakan saja dalam bentuk hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah. Misalnya dengan menyewakan selama 20 tahun sehingga hak milik atas tanah tidak hilang.
”Yang punya tidak kehilangan hak miliknya dan mendapat kompensasi, si pengusaha bisa terus menjalankan usahanya,” ungkapnya.
Nur Hasan berharap, agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan fenomena tidak terkontrolnya harga tanah. Ia juga berharap pemerintah juga mengedukasi masyarakat agar tidak secara gampang menjual tanahnya pada pemilik modal.[]
