BANDUNG, KabarKampus – Puluhan anak muda yang tergabung dalam Aliansi Clamber memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Gedung Sate, Bandung, Jumat, (08/03/2019). Dalam peringatan kali ini mereka mengajak perempuan Indonesia keluar dari kelas tertindas dan mewujudkan politik alternatif menuju demokrasi sejati.
Aksi dimulai dengan longmarch dari Monumen Juang, Dipati Ukur, Cikapayang, Jalan Diponegoro, dan berakhir di Gedung Sate Bandung. Aksi ini kemudian diisi dengan panggung ekspresi perempuan.
Meiha, Koordinator Aksi mengatakan, adanya 30 persen kursi perempuan Indonesia di parlemen tidak sungguh-sungguh memperjuangkan masalah perempuan Indonesia. Ada banyak persoalan perempuan yang tidak menjadi perhatian mereka, mulai dari kekerasan seksual, ketidakadilan di tempat kerja, diskriminasi upah kerja perempuan, kesenjangan upah buruh tani, dan lain sebagainya.
“Jadi bukan soal sedikit kursi yang sedikit, tapi bagaimana mereka peduli dengan isu perempuan,” terang Meiha yang juga tergabung dalam Koalisi Angin Malam, Pekerja Perempuan Kota ini.
Sehingga bagi Meiha, kekuatan perempuan Indonesia bukanlah di Parlemen, namun di perempuan sendiri. Oleh karena itu perempuan Indonesia harus bersolidaritas, terus-terusan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Perempuan Indonesia bisa memiliki kekuatan sendiri. Seperti membuat kolektif yang bergerak di isu perempuan yang melawan kekerasan seksual terhadap perempuan dan menggalang solidaritas rakyat,” ungkap perempuan yang pernah kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ini.
Hal senada disampaikan Anissa Nurul Jannah, pegiat Perempuan Mahardika. Ia menilai, Negara memang abai terhadap masalah perempuan Indonesia. Seperti hak maternitas bagi buruh, upah kerja yang setara serta ruang aman bagi perempuan baik di dunia cyber dan pendidikan masih belum terpenuhi.
“Kondisi ini menunjukkan adanya pembiaran Negara terhadap masalah perempuan Indonesia,” ungkap perempuan yang saat ini masih duduk sebagai mahasiswi di Kampus UIN Jakarta ini.
Kondisi tersebut juga, kata Nurul ditunjukkan dengan tidak adanya para kandidat Capres menyinggung soal perempuan. Mereka hanya menyinggung keterwakilan perempuan di Parlemen, padahal itu tidak menyelesaikan masalah perempuan di Indonesia.
Bagi Nurul, negara tidak menjadikan isu perempuan sebagai isu strategis, karena tidak menguntungkan bagi mereka. Sementara, jumlah kursi yang seharusnya mendorong hak-hak perempuan, justru tidak memiliki persfektif perempuan.
“Mereka tidak memiliki persfektif gender, apalagi mereka dikelilingi oleh orang-orang memiliki watak patriakis,” terang Nurul.
Selain menuntut hak-hak perempuan Indonesia dipenuhi, mereka juga memmberikan solidaritasnya terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah Papua, di Pattani Thailand, dan perempuan-perempuan di Zapatista.[]
