JAKARTA, KabarKampus – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi adanya program pendidikan seperti “kartu” dan sebagainya. Mereka melihat program yang bertujuan membuka akses pendidikan bagi semua itu sangat tepat.
Namun menurut FSGI ada yang lebih urgent dari program tersebut, yakni peningkatan kompetensi guru, perlindungan guru dan kesejahteraan guru. Ketiganya adalah tiga pilar utama yang menjadi kunci suksesnya pendidikan tanah air.
“Tiga pilar utama tersebut muaranya adalah pada seorang guru. Kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan guru mutlak didapatkan oleh para guru, apapun status keguruannya,” kata Satriwan Salim, Wasekjen FSGI dalam keterangan persnya, Jumat, (15/03/2019)
Satriwan mencatat, fakta selama ini persoalan guru di tanah air tak lepas dari tiga hal tersebut. Kompetensi guru yang masih rendah, perlindungan guru yang sangat minim, dan kesejahteraan guru yang juga rendah.
Guru salah satu sekolah di Jakarta ini mencotohkan, perlindungan guru yang minim, terbukti dari banyak kasus kekerasan yang menimpa guru, namun seolah negara absen dalam melindungi guru, seperti dalam Kasus Baiq Nuril. Kemudian untuk kasus kesejateraan guru, ada ratusan ribu guru honorer yang tetap mengajar walau digaji tidak manusiawi.
Oleh karena itu FSGI meminta, sudah waktunya negara memiliki blue print tentang guru di tanah air. Mulai dari rekruitmen guru di LPTK, pembenahan kurikulum LPTK, model sertifikasi guru, skema dan model pelatihan guru sampai pada distribusi guru.
“Negara harus punya cetak biru persoalan guru mulai dari hulu sampai hilir. Rumusan poin-poin mendasar inilah yang harapannya bisa kita dengar jawabannya, dalam debat Cawapres nanti dari para kandidat,” ungkapnya.
Pernyataan FSGI ini merupakan salah satu catatan mereka untuk mengingatkan Capres-Cawapres dalam debat yang bakal berlangsung pada 17 Maret 2019 mendatang. Salah satu tema yang diangkat dalam debat tersebut adalah masalah pendidikan.
Selain menyangkut, persoalan guru di Indonesia, FSGI juga menyoroti masalah anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN atau mencapai 419,9 Trilyun. Namun anggaran tersebut belum mampu mengangkat kualitas pendidikan, seperti kompetensi guru, kesejahteraan guru, meningkatkan nilai kompetensi siswa, angka partisipasi sekolah, membuka akses pendidikan seluas-luasnya, dan sebagainya.
Kemudian FSGI juga mendorong siapapun yang terpilih sebagai pemimpin tanah air 2019 nanti, agar memperkuat Kurikulum 2013 yang sudah ada. Pemerintah diminta mampu mensinkronkan kebijakan-kebijakan pendidikan pusat dengan daerah.
Selanjutnya juga adalah masalah menumpuknya lulusan SMK yang tidak diterima dunia industri mesti diberikan solusi nyata. Terakhir FSGI menantang para kandidat untuk meniadakan Ujian Nasional (UN).[]
