DEPOK, KabarKampus – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Lembaga ini hadir sebagai jawaban atas pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia yang demokratis.
Peluncuran HIPPG diresmikan oleh Presiden RI ke-3 Prof. Dr.-Ing. H. B.J. Habibie di Balai Sidang UI, kampus Depok, Selasa, (25/06/2019). Acara yang bertepatan dengan ulang tahun Habibie ini juga dihadiri oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, Dekan FIA UI Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. serta Ketua Dewan Pengurus Habibie Center Prof. Dr. Sofian Effendi.
Prof. Anis, Rektor UI menuturkan, pembentukan HIPPG merupakan bentuk kontribusi FIA UI terhadap keberlanjutan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Indonesia. Terekam dalam catatan sejarah, Presiden RI ke-3 Bapak BJ Habibie mewujudnyatakan transformasi tatanan politik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai produk peraturan perundangan, seperti, UU. 2/1999 Partai Politik; UU. 3/1999 Pemilu; paket undang-undang desentralisasi pemerintahan tahun 1999, dan UU. 28/1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.
“Berbagai kebijakan strategis nasional tersebut adalah tonggak bagi demokrasi dan governansi serta pembangunan Indonesia selanjutnya,” terang Anis.
Anis menjelaskan, latar belakang pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai, diantaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis; rendahnya kualitas kepemimpinan; kebijakan publik yang tidak adaptif; rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan; dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.
Untuk itu, lanjut Rektor, FIA UI berinisiasi membentuk sebuah lembaga yang fokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis. HIPPG memiliki peran sentral untuk (1) memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (2) advokasi kebijakan; (3) sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (4) melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.
Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan. Diharapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola stratejik untuk kepentingan pembangunan bangsa.[]
