JAKARTA, KabarKampus – Free Palestine Network (FPN) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh bentuk hubungan tidak resmi (shadow relationship) dengan Israel di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, teknologi, hingga pertahanan. FPN menilai pemerintah harus konsisten menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan penjajahan serta menyelaraskan kebijakan negara dengan aspirasi rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, melalui pernyataan sikap resmi organisasi yang menyoroti laporan dari Misgav Institute for National Security terbitan Mei 2026. Laporan lembaga riset asal Israel itu membeberkan adanya kontak tidak terbuka, perdagangan langsung maupun tak langsung, hingga kerja sama keamanan antara kedua negara.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan kekhawatirannya atas temuan interaksi tidak resmi yang berpotensi mencederai posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“FPN memandang dengan serius munculnya informasi mengenai hubungan Indonesia-Israel yang berlangsung di bawah permukaan. Sebuah laporan yang diterbitkan Misgav Institute for National Security di Israel pada Mei 2026 bahkan menggunakan istilah shadow relationship untuk menggambarkan hubungan kedua negara,” ujar Furqan AMC.
Laporan tersebut juga membeberkan angka transaksi perdagangan bilateral yang tetap berjalan di tengah situasi konflik yang terus memanas.
“Berdasarkan data Israel Central Bureau of Statistics, perdagangan bilateral Indonesia-Israel mencapai US$111,4 juta pada 2024, sementara estimasi lain yang memasukkan perdagangan tidak langsung melalui perantara negara ketiga menyebut nilainya mendekati US$500 juta per tahun,” papar Furqan.
Melihat pola hubungan tidak langsung tersebut, Furqan mengingatkan bahaya proses normalisasi bertahap yang terselubung melalui berbagai jalur komersial dan investasi.
“Bagi FPN, hal ini harus menjadi peringatan serius. Normalisasi tidak selalu dimulai dengan pembukaan kedutaan besar. Normalisasi dapat berlangsung sedikit demi sedikit melalui perdagangan, teknologi, investasi, penelitian, kerja sama industri, pertahanan, dan hubungan antarlembaga,” tegas Furqan AMC.
Terkait keterlibatan industri militer dan pengadaan teknologi pertahanan asing, FPN mendesak agar pemerintah bersikap terbuka kepada publik.
“FPN meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan institusi pertahanan Indonesia, untuk memberikan transparansi penuh mengenai setiap bentuk hubungan dengan perusahaan industri militer Israel, termasuk Elbit Systems dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut atas situasi ini, FPN merumuskan enam poin tuntutan utama kepada Pemerintah Indonesia:
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
